Mahfud Sebut Pemerintah Usul Hari Pemilu yang Efisien Waktu dan Biaya

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan alasan pemerintah menyampaikan usulan tanggal Pemilu 2024 baru-baru ini. Hal tersebut kata dia disampaikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan waktu penyelenggaraan pemilu dan meminta pendapat pemerintah.

"Ada yg bilang, Kok Pemerintah baru ajukan usul jadwal Pemilu? Kok tidak dulu2? Ya, iyalah. KPU yang berwenang menetapkan jadwal Pemilu kan baru meminta pendapat Pemerintah dan DPR sesuai ketentuan UU. Kalau blm diminta kita kok ngajukan duluan nanti dituding ada agenda terselubung," kata Mahfud dalam akun twitternya dikutip merdeka.com, Senin(18/10).

Sebaliknya kata Mahfud jika KPU sudah meminta pendapat namun pemerintah tidak segera memberikan usulan maka berpotensi dituding tidak ingin menyelenggarakan pemilu. Sebab itu, pemerintah, kata Mahfud ,mengusulkan hari pemilu yang efisien serta tidak melanggar konstitusional.

"Kalau sudah dimintai pendapat secara resmi kok tidak mengusulkan nanti kita bisa dituding tak mau adakan Pemilu. Makanya kami usul hari H Pemilu yang efisien waktu dan biayanya tanpa melanggar agenda konstitusional," bebernya.

Dia juga menjelaskan hal tersebut juga sudah dilakukan dengan simulasi yang ketat. KPU dan DPR juga kata Mahfud bisa memberikan usulan.

"Itu sudah dengn simulasi yang ketat. KPU dan DPR bisa membuat usul juga," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat bersama anggota kabinetnya tentang keputusan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ada empat tanggal yang di usulkan pemerintah yaitu 24 April, 15 Mei, 8 Mei dan 6 Mei.

"Menyampaikan laporan bahwa kita bersimulasi tentang tanggal pemilihan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif tahun 2024 yang urutannya itu tanggal 24 April, 15 Mei, atau 8 Mei, atau 6 Mei," katanya lewat tayangan video, Senin (27/9).

Dari empat tanggal itu , kata Mahfud, yang paling rasional menurut pemerintah adalah 15 Mei. Tanggal tersebut akan diusulkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR.

"Maka kemudian pilihan pemerintah adalah 15 Mei, tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang paling rasional untuk di ajukan KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober, tidak bisa mundur ke berikutnya lagi, karena tahapan ini harus ditentukan tanggalnya, itu keputusannya," jelasnya.

Mahfud menjelaskan, jika pemungutan suara dipilih tanggal 15 Mei maka masa kampanye bisa diperpendek. Serta masa jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama.

"Pokoknya kalau terpilih lalu diantisipasi mungkin ada peradilan di MK kalau sengketa atau mungkin putaran kedua dihitung semuanya, kemudian memperhitungkan hari hari besar keagamaan dan hari besar nasional," pungkasnya.