Follow
Mahkamah Agung gelar pameran kampung hukum terhadap perempuan
Merdeka.com - Mahkamah Agung mengadakan pameran 'kampung hukum' yang bertajuk akses perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Selama ini masih banyak kasus hukum justru mendiskriminasikan kaum hawa.
Acara ini diikuti oleh 14 instansi di antaranya adalah MA, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kemenkum HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dll.
"Dalam rangka acara tahunan Mahkamah Agung, sudah tradisi sejak Mahkamah Agung satu atap," ungkap Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi di Jakarta Convention Center, Selasa (17/3).
-
Siapa yang akan dikunjungi oleh Pengadilan? Kunjungan ini tentunya bertujuan untuk memastikan apakah mereka masih tinggal bersama atau tidak.
-
Apa yang ditayangkan di persidangan? Rekaman CCTV tersebut tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga, termasuk media.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Kapan putusan Mahkamah Agung dijatuhkan? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Siapa yang hadir dalam perayaan HUT Mahkamah Agung? Acara yang berlangsung dalam rangka merayakan HUT Mahkamah Agung tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim AdHoc, PLH Sekretaris Mahkamah Agung, pejabat eselon 1 dan 2 serta undangan lainnya.
Nantinya akan dibahas juga pelaporan pertanggung jawaban MA tentang jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014. "Nanti jam 10.00 WIB acara pelaporan pertanggungjawaban pada masyarakat berapa kasus yang telah ditangani MA," tambahnya.
Acara ini juga diramaikan oleh stand exhibition yang bertemakan "akses perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak", seperti Komisi Nasional perlindungan Anak, dan LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan).
"Kalau ini kan accessories kepada lembaga diberi ruang untuk perform dalam penanganan persoalan hukum," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Salah satu bentuk komitmen KY terhadap kasus PBH adalah dengan memantau persidangan sesuai dengan Undang-Undang berlaku.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 hari ini, Senin (29/4).
Baca Selengkapnya
MK telah menangani total 4.128 perkara diregistrasi dari tahun 2003 hingga 2024.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Agung (MA) sudah memutus 26.903 perkara sepanjang tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Nahar menambahkan terdapat sejumlah LPKA yang mengalami kelebihan kapasitas, salah satunya adalah LPKA Kutoarjo.
Baca Selengkapnya
Mengenai potensi masuknya perkara, MK telah menyusun dan menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Mukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.
Baca Selengkapnya
MK mulai menyidangkan sengketa Pileg atau Pemilu Legislatif hari ini.
Baca Selengkapnya
MK menyatakan jumlah putusan pengujian Undang-undang (PUU) selama tahun 2024 menjadi yang terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.
Baca Selengkapnya
Adapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya