Follow
Mahkamah Kehormatan Dewan panggil 2 anggota DPR yang berkelahi
Merdeka.com - Peristiwa baku hantam antara anggota Fraksi PPP Mustofa Assegaf dengan Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat dalam rapat anggota Komisi VII dengan Kementerian ESDM menuai kericuhan. Atas kejadian ini Mulyadi telah melapor ke pimpinan Fraksi Demokrat, ke polisi dan Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Saya sudah divisum, dan juga lapor pimpinan fraksi. Dan saya juga akan melaporkan ke dewan kehormatan DPR. Karena ini sudah pidana murni. Bahkan pimpinan PPP juga sudah minta maaf," ungkap Mulyadi, Kamis (9/4).
Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menerangkan pihaknya akan segera menindaklanjuti untuk dimintai keterangan dua anggota DPR tersebut. Sehingga peristiwa tersebut ditengarai telah melakukan pelanggaran etik.
-
Kenapa Ketua PP Semarang minta maaf? Peristiwa itu dianggap sebagai kesalahpahaman antara Wisnu dan pengemudi mobil bernama Michael beserta istrinya itu.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
"MKD akan segera menindaklanjuti untuk minta keterangan dua anggota DPR yang ditengarai melakukan pelanggaran etik saat di Komisi VII. Hari ini layangkan surat panggilan," ujar Sufmi.
Namun Sufmi belum bisa menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada Mustofa. MKD akan meminta keterangan saksi mata dan pihak yang bersangkutan sebelum menentukan sanksi pelanggaran.
"Nanti pembuktiannya di sidang MKD. Karena kita tidak lihat sendiri, kita minta keterangan saksi mata dan kedua belah pihak," tutup Sufmi.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
AHY mengungkapkan, banyak hal yang dibicarakan dengan putri Megawati Soekarnoputri itu. AHY pun merasa ceria.
Baca Selengkapnya
Eksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.
Baca Selengkapnya
PDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.
Baca Selengkapnya
Puan meminta maaf kepada masyarakat terkait salah satu kader yang melanggar konstitusi
Baca Selengkapnya
Said Abdullah membantah pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri dilatari oleh faktor kursi menteri yang diincar PDIP.
Baca Selengkapnya
Ekspresi Ganjar Pranowo terlihat berbeda ketika disapa oleh Puan Maharani
Baca Selengkapnya
Komarudin menjelaskan, pemberhentian dua kader PDIP itu karena adanya sengketa di internal partai.
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto mengaku jika komunikasi yang dilakukan dengan Partai Demokrat tidak menemukan jalan buntu (deadlock).
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, PPATK mengungkap ada 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online.
Baca Selengkapnya
PDIP memecat dua kadernya Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo.
Baca Selengkapnya
Puan tidak kuasa mengungkapkan kesedihannya saat menyebut perilaku kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik
Baca Selengkapnya
Puan Maharani yang juga memiliki kapasitas sebagai Ketua DPR RI harus mengadakan pertemuan terhadap seluruh tokoh politik nasional.
Baca Selengkapnya