Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Soal Aturan Waktu Hitung Cepat Pemilu

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan sejumlah stasiun televisi dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), terkait pengumuman hasil hitung cepat.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," tutur majelis hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Dalam amar putusan tersebut, MK berpendapat bahwa pembatasan aturan hitung cepat setelah dua jam Waktu Indonesia Barat (WIB) tidaklah dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut menghilangkan hak masyarakat mendapat informasi terkait hasil pemilu.

"Kemurnian suara pemilih di wilayah Waktu Indonesia Bagian Barat yang penyelenggaraan pemilu lebih lambat harus dijaga," jelas majelis hakim.

Sesuai pembagian wilayah di Indonesia, Waktu Indonesia Timur (WIT) lebih cepat penyelenggaraan pemilu dua jam sebelum WIB dan Waktu Indonesia Tengah (Wita) lebih cepat satu jam dibanding WIB.

"Kalau itu dilakukan (hitung cepat), beberapa wilayah di Indonesia ada yang belum selesai melakukan penghitungan suara," kata majelis hakim.

Sebelumnya, Pemohon menggugat sejumlah pasal di UU Pemilu yang melarang quick count sejak pagi hari. Pasal yang melarang adalah Pasal 449 ayat 2 UU Pemilu yang berbunyi: "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang,".

Selain itu, ada juga Pasal 449 ayat 5, berbunyi "Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Andi Syafrani, perwakilan kuasa hukum pemohon gugatan, berpendapat, di zaman dengan kecepatan informasi saat ini, di mana masyarakat mengakses melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya, justru penundaan berpotensi munculnya penyebaran fake news atau berita-berita palsu.

"Karena 2 jam di waktu Indonesia barat itu sama dengan 4 jam di waktu Indonesia timur. Empat jam adalah waktu yang sangat panjang bagi munculnya berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata dia lewat keterangannya.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com (mdk/lia)