Maksimalkan Serapan Anggaran, Pemprov Jabar Genjot Kinerja Dinas
Merdeka.com - Penyerapan APBD di sejumlah organisasi perangkat dinas (OPD) dinilai masih belum maksimal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mendorong belanja modal di waktu yang tersisa untuk tahun anggaran 2018.
Dari catatan yang diterima, hingga pekan lalu, anggaran APBD Jabar 2018 senilai Rp 35,75 triliun baru terserap Rp 32,26 triliun atau baru mencapai 90,22 persen. Pemprov sendiri menargetkan capaian serapan anggaran bisa mencapai 93-95 persen dari 45 OPD yang ada.
Untuk mencapai target penyerapan anggaran tersebut, ada beberapa OPD yang perlu didorong karena serapan anggarannya masih di bawah 85 persen. Diantaranya, kinerja dari Dinas Kesehatan yang memiliki anggaran Rp 1,23 triliun baru terserap Rp 778,43 miliar. Lalu, Dinas Perumahan dan Pemukiman baru Rp 110,95 miliar dari Rp 151,14 miliar.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
Dinas Perhubungan pun masih mencatatkan penyerapan 75,1 persen dari total anggaran Rp 221,33 miliar. Catatan pun diberikan kepada kinerja penyerapan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, lalu Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa menegaskan akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun terhadap kinerja penyerapan dinas tersebut.
"Kami akan dorong untuk mempercepat pembayaran belanja modalnya. Kami pantau sampai masa akhir," ujarnya di Gedung Sate, Selasa (25/12).
Disinggung mengenai faktor penyebab kinerja OPD tersebut belum maksimal, Iwa mengatakan selain volume yang besar, dipengaruhi juga oleh sikap hati-hati dalam proses pencairan. Meski demikian, ia memastikan realisasi penyerapan 2018 secara kuantitatif lebih besar dibanding 2017.
Pihaknya mengaku berkejaran dengan waktu, selain menggenjot penyerapan di satu sisi per 31 Desember 2018 APBD Jabar 2019 harus sudah menjadi produk hukum. Saat ini, Pemprov dan DPRD Jabar menurutnya terus mempercepat jadwal rapat badan anggaran terkait hasil evaluasi Kemendagri atas RAPBD Jabar 2019.
"Kami harap pekan ini sudah diproses, pekan ini Perda mulai dibahas, dan hari terakhir 2018 sudah ada peraturan daerah yang berisi penjabaran APBD 2019," ujar Iwa.
Lebih lanjut, dia menerangkan banyak pula dinas yang kinerja penyerapan anggarannya baik. Seperti Sekretariat DPRD Jabar yang memiliki anggaran Rp 87,03 miliar sudah terserap Rp 86,78 miliar atau realisasi 99,72 persen, Bappeda dari anggaran Rp 78,03 miliar sudah terealisasi Rp 77 miliar. Satpol PP dari Rp 29,64 miliar sudah Rp 29,37 miliar.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaPresentase realisasi anggaran tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya