Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Maksimalkan Serapan Anggaran, Pemprov Jabar Genjot Kinerja Dinas

Maksimalkan Serapan Anggaran, Pemprov Jabar Genjot Kinerja Dinas gedung sate. pocmap.com

Merdeka.com - Penyerapan APBD di sejumlah organisasi perangkat dinas (OPD) dinilai masih belum maksimal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mendorong belanja modal di waktu yang tersisa untuk tahun anggaran 2018.

Dari catatan yang diterima, hingga pekan lalu, anggaran APBD Jabar 2018 senilai Rp 35,75 triliun baru terserap Rp 32,26 triliun atau baru mencapai 90,22 persen. Pemprov sendiri menargetkan capaian serapan anggaran bisa mencapai 93-95 persen dari 45 OPD yang ada.

Untuk mencapai target penyerapan anggaran tersebut, ada beberapa OPD yang perlu didorong karena serapan anggarannya masih di bawah 85 persen. Diantaranya, kinerja dari Dinas Kesehatan yang memiliki anggaran Rp 1,23 triliun baru terserap Rp 778,43 miliar. Lalu, Dinas Perumahan dan Pemukiman baru Rp 110,95 miliar dari Rp 151,14 miliar.

Dinas Perhubungan pun masih mencatatkan penyerapan 75,1 persen dari total anggaran Rp 221,33 miliar. Catatan pun diberikan kepada kinerja penyerapan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, lalu Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa menegaskan akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun terhadap kinerja penyerapan dinas tersebut.

"Kami akan dorong untuk mempercepat pembayaran belanja modalnya. Kami pantau sampai masa akhir," ujarnya di Gedung Sate, Selasa (25/12).

Disinggung mengenai faktor penyebab kinerja OPD tersebut belum maksimal, Iwa mengatakan selain volume yang besar, dipengaruhi juga oleh sikap hati-hati dalam proses pencairan. Meski demikian, ia memastikan realisasi penyerapan 2018 secara kuantitatif lebih besar dibanding 2017.

Pihaknya mengaku berkejaran dengan waktu, selain menggenjot penyerapan di satu sisi per 31 Desember 2018 APBD Jabar 2019 harus sudah menjadi produk hukum. Saat ini, Pemprov dan DPRD Jabar menurutnya terus mempercepat jadwal rapat badan anggaran terkait hasil evaluasi Kemendagri atas RAPBD Jabar 2019.

"Kami harap pekan ini sudah diproses, pekan ini Perda mulai dibahas, dan hari terakhir 2018 sudah ada peraturan daerah yang berisi penjabaran APBD 2019," ujar Iwa.

Lebih lanjut, dia menerangkan banyak pula dinas yang kinerja penyerapan anggarannya baik. Seperti Sekretariat DPRD Jabar yang memiliki anggaran Rp 87,03 miliar sudah terserap Rp 86,78 miliar atau realisasi 99,72 persen, Bappeda dari anggaran Rp 78,03 miliar sudah terealisasi Rp 77 miliar. Satpol PP dari Rp 29,64 miliar sudah Rp 29,37 miliar.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun

Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Realisasi Anggaran OJK Tembus Rp5,67 Triliun
Realisasi Anggaran OJK Tembus Rp5,67 Triliun

Presentase realisasi anggaran tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024

Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.

Baca Selengkapnya
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Target Tercapai, Sri Mulyani Semerigah Peneriman Pajak Tahun 2023 Rp1.738,8 Triliun
Target Tercapai, Sri Mulyani Semerigah Peneriman Pajak Tahun 2023 Rp1.738,8 Triliun

Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos

Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

Baca Selengkapnya