Malaysia-RI tegang lagi gara-gara pesawat terobos Ambalat

Merdeka.com - Pelanggaran batas wilayah di Blok Ambalat, Kalimantan Utara, kembali menjadi pemicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Jika sebelumnya Negeri Jiran melanggar wilayah perairan, kali ini mereka menerabas wilayah udara.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menyatakan, hingga saat ini sudah sembilan kali pesawat perang milik Malaysia tersebut masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa izin.

Komandan Lanud Tarakan Letkol Penerbang Tiopan Hutapea mengatakan adanya pesawat asing yang memasuki wilayah udara Ambalat dan terpantau Satuan Radar 225 Kosek II, Kohanudnas di Tarakan, Kalimantan Utara.

Menurut komandan satuan radar Mayor Lek M Suarna, pelanggaran wilayah di perbatasan memang seringkali dilakukan oleh pesawat Malaysia.

Atas temuan pelanggaran oleh Malaysia, publik dalam negeri pun bereaksi. Sejumlah pendapat pun dilontarkan oleh sejumlah petinggi negeri. Berikut di antaranya:

Panglima TNI layangkan protes

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan akan melayangkan protes kepada Malaysia yang telah melanggar perbatasan. Apalagi, kedua negara telah sepakat menjadikan Ambalat sebagai wilayah dengan status quo. "Pasti nanti akan diingatkan ya lah. Kita dalam dunia diplomasi ada yang diawali dari soft dulu, kenapa lu mesti begitu, kan gitu," jelas Moeldoko di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/6). Menurut Moeldoko, sesungguhnya antara Indonesia dan Malaysia telah sepakat agar tidak melanggar atau memasuki Blok Ambalat sehingga memancing perseteruan. "Sebenarnya kita sudah bersepakat dengan panglima mereka ya untuk masalah Ambalat jangan lagi. Kita anu lah, kita ada di sana gitu. Kita saling menjaga aja. Lu menjaga, saya juga menjaga. Kita sudah sepakat," kata Moeldoko Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan, pihaknya akan segera melayangkan peringatan kepada Malaysia soal insiden tersebut. Kata dia, diplomasi lebih diutamakan agar kedua negara tetap bersahabat dan tidak saling bermusuhan.

Pesawat Malaysia terobos perbatasan, JK bilang kalau perlu protes

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah Indonesia akan bersikap tegas terhadap berbagai pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Bahkan, Indonesia akan menyampaikan nota protes terkait hal ini. Meski demikian, JK menegaskan, jalur penyelesaian secara bersahabat akan lebih dulu ditempuh terkait persoalan masuknya kapal asing ke wilayah Indonesia. "Ya kita selesaikan secara bersahabat dulu, menyampaikan pertanyaan (kepada pemerintah Malaysia). Kalau perlu protes, seperti itu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6). JK melihat masalah pelanggaran batas wilayah ini berulang kali terjadi, dan berulang kali pula pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan persoalan ini. "Oleh karena itu, hasilnya adalah adanya perundingan perbatasan," tambah dia.

DPR minta radar & TNI AU diperkuat

Pesawat militer Malaysia disebut-sebut memasuki dan melanggar wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, Blok Ambalat. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, ada dua masalah yang perlu disoroti atas kejadian tersebut. Pertama, sistem radar yang dimiliki Indonesia masih lemah, sehingga membuat ruang terbuka dan menjadi sela mudahnya pesawat-pesawat asing masuk ke wilayah NKRI. "Kedua, regulasi penegakan hukumnya perlu diperbaiki. Terutama sanksi bagi pesawat-pesawat yang melanggar udara di wilayah kita, sanksinya sangat ringan, kalau enggak salah Rp 40 juta atau berapa. Sementara dengan kecanggihan teknologi sekarang pesawat asing itu kan misalnya pesawat komersil atau ada juga kan pesawat mata-mata. Jadi, dua hal ini yang harus dibenahi," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6). Selain itu, dia meminta Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna mengambil sikap atas kejadian ini, yaitu menguatkan navigasi dari Angkatan Udara. Sehingga, kejadian ini tak terulang di masa mendatang. Politikus PKS ini menyebut kemungkinan besar masalah ini akan dibahas saat uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Oh ya mungkin saja. Terserah anggota, tapi memang itu jadi isu perhatian kami," tuntasnya.