Mampukah purnawirawan TNI jadi pimpinan KPK?

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Beberapa nama sudah mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Latar belakang mereka pun beragam.

Dari polisi, ahli hukum hingga purnawirawan TNI ikut mendaftar. Namun, nama-nama dari calon pimpinan itu masih dirahasiakan.

Pansel pimpinan KPK pun sudah menelusuri rekam jejak para kandidat. Mereka meminta bantuan Polri dan PPATK untuk mencari tahu rekam jejak kandiat.

Orang lain juga bertanya?

Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
Kenapa Prabowo bisa menganulir capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
Kenapa TKN tak siapkan pakar khusus untuk Prabowo? Tim Kampanye Nasional (TKN) tidak menyiapkan pakar khusus untuk membantu persiapan debat Prabowo-Gibran. Karena temanya bukan jadi masalah bagi Prabowo dan Gibran.

Namun, dari calon pimpinan tersebut, kinerja purnawirawan TNI masih diragukan. Mampukah purnawirawan TNI memimpin lembaga antirasuah tersebut?

Ahli hukum Tata Negara Oce Madril mengatakan pencalonan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terbuka untuk siapapun termasuk Purnawirawan TNI. Pada pasal 29 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK menerangkan calon pimpinan adalah seluruh warga negara Indonesia dengan melepaskan jabatan struktural saat menjadi anggota KPK.

"Tidak masalah, selama pendaftar memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK. Ini seharusnya kita didorong sebaik mungkin, mau pensiunan TNI atau profesi lain diperbolehkan," kata Oce saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (9/6).

Dalam syarat anggota KPK, bagi Oce, sangat berat karena harus memiliki integritas dan kapabilitas dalam memimpin KPK dan memberantas korupsi. Ia pun menambah kemampuan dan kelayakan seorang calon tidak ditentukan berdasarkan profesi.

"Mampu tidak, itu tidak bisa diukur. Harus melihat syarat yang ditetapkan KPK dan rekam jejak purnawirawan TNI tersebut," jelas Peneliti Pusat Kajian Universitas Gajah Mada itu.

Menurut Oce, para pemimpin KPK mesti mempunyai kredibilitas, integritas, profesional, strategi dan kebijakan hukum. Kemampuan itu perlu didukung dari rekam jejak dan tidak memiliki cacat moral dan hukum.

Selanjutnya, Oce mempercayai calon pimpinan KPK dari Purnawirawan TNI kemungkinan tidak memiliki kepentingan untuk menggoyang kinerja pemberantasan korupsi. Terlebih Panitia Seleksi KPK melakukan proses perekrutan secara ketat dan jelas.

"Saya tidak melihat sejauh itu, sistem penegakan hukum di KPK sudah kuat dan jelas. Sepanjang yang mendaftar memenuhi prasyarat yang telah ditentukan. Apabila ada pendaftar yang kontroversial pasti ada kejanggalan dalam perekrutannya," jelas lelaki kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat itu.

Yang terpenting, kata Oce, calon pimpinan KPK harus memiliki keberanian karena profesi ini memiliki resiko besar dan kompleks. Ia justru menyayangkan apabila pendaftar tidak memiliki kriteria seperti itu.

Sikap berani dan tegas dalam mengambil keputusan akan menguatkan posisi KPK. Dimana kriminalisasi telah dialami pimpinan KPK seperti Bambang Widjayanto dan Abraham Samad serta penyidik Novel Baswedan. Dia menilai internal KPK telah menjalankan tugasnya sangat baik dan berani.

Bagi Oce, kriminalisasi berasal dari eksternal KPK. Maka untuk menguatkan lembaga antirasuah memerlukan peranan dari Presiden Joko Widodo dan DPR.

"Karena intitusi antikorupsi memiliki tugas yang berat. Konflik terbuka terjadi karena KPK banyak membongkar korupsi dari para pejabat negara, pengusaha, polisi dan pimpinan masyarakat yang berpengaruh," tutupnya. (mdk/eko)