Manipulasi produksi kayu, negara merugi Rp 7 triliun setiap tahun

Merdeka.com - Potensi kerugian negara dari sektor kehutanan di Indonesia mencapai Rp 7 triliun per tahun. Nilai sebesar itu muncul akibat ketidaksesuaian pencatatan produksi kayu.

Anggota tim gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sulistyanto mengatakan, nilai kerugian keuangan negara dari sektor kehutanan itu berasal ketidaksesuaian pencatatan volume produksi kayu di Indonesia, yang seharusnya masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDH-DR).

"Kita sudah merilis kajian sekitar 70 persen volume produksi kayu di Indonesia tidak tercatat, sehingga dari tahun 2004-2013 itu potensi negara mengalami kerugian mencapai 5-7 triliun/tahun," kata Sulistyanto, di Jambi dilansir Antara Kamis (14/4).

Dia mengatakan, ketidaksesuaian volume pencatatan produksi kayu yang ditebang itu berasal dari HTI, HPL, HPH dan lain sebagainya di seluruh wilayah Indonesia.

Sulistyanto menjelaskan, dalam kerugian negara dari sektor kehutanan tersebut masalah dihadapi yaitu Kementerian Kehutanan tidak memiliki sistem untuk memvalidasi data setiap hasil produksi kayu dari pelaku usaha.

"Selama ini problem yang dihadapi itu, Kementerian Kehutanan tidak memiliki sistem validasi data kebenaran produksi kayu dari setiap pelaku usaha," katanya.

Seharusnya, kata Sulistyanto, Kementerian Kehutanan mempunyai sistem untuk memvalidasi data laporan dari pelaku usaha tentang hasil produksi mereka itu memang benar-benar valid.

"Jika negara memiliki sistem validasi data produksi kayu tersebut sehingga nantinya bisa dijadikan basis untuk pemungutan penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk PSDH-DR," ujar Sulistyanto.

Kerugian negara tersebut jika ditotal atau dikonversikan tdak hanya dari sektor kehutanan, melainkan dari sumber daya alam lainnya seperti tambang, perkebunan kelapa sawit dan sektor sumber daya alam lainnya mencapai Rp 55 triliun per tahun.

"Indikasi Implikasi dari ketidakcermatan pemerintah melihat data sumber daya alam itu membuat negara kehilangan potensi dari pembayaran PBB, PNBP, dan pajak-pajak lainnya," tutupnya.