Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mantan anggota Komisi II DPR sebut proyek e-KTP diawasi Mendagri

Mantan anggota Komisi II DPR sebut proyek e-KTP diawasi Mendagri Chairuman Harahap. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Mantan anggota Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap mengatakan, pertanggung jawaban pengawasan tentang e-KTP telah diminta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mendagri pada waktu itu yakni Gamawan Fauzi.

"Ada pengawasan yang dilakukan. Tapi tentu tidak pengawasan premis. Pengawasan pelaksanaan, pertanggung jawaban yang diminta oleh Mendagri," kata Chairuman kepada awak media di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Dilanjutkannya, bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang selalu menyampaikan mengenai kemajuan serta target mengenai e-KTP.

"Tentang sejauh mana sudah dilaksanakan. Dan itu selalu Kemendagri, menyampaikan kemajuan-kemajuan itu, dan mereka menyampaikan target-target untuk selesai enggak e-KTP tersebut," lanjutnya.

Selain itu, Kemendagri meminta agar proyek e-KTP tersebut harus selesai sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Sebab, e-KTP tersebut menurutnya merupakan identitas tunggal yang harus selesai sebelum pemilu.

"Sampai pernyataan bahwa sebelum Pemilu 2014 itu udah harus selesai. Karena kita targetkan bahwa e-KTP sistem identitas tunggal itu harus selesai sebelum pemilu," kata Chairuman.

Menurutnya, dengan adanya proyek e-KTP tersebut merupakan salah satu fasilitas negara, dalam hal ini agar para penduduk Indonesia dapat mempertanggung jawabkan hak suaranya pada pemilihan umum.

"Selain pada kepentingan fasilitas negara kita untuk kependudukan, tapi juga ada implikasinya untuk mendapatkan suatu daftar pemilih tetap. Agar pemilih kita bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. Agar validitas data itu bisa dilakukan. Itulah keputusan politik kita untuk membangun itu," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 Fraksi Golkar, Chairuman Harahap pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Irman.

Pemeriksaan Chairuman hari ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya setelah pada hari Senin (10/11) dan Selasa (11/11).

Pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan pemeriksaan Chairuman hari ini sebagai pemeriksaan lanjutan guna proses penyidikan yang sedang berlangsung.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud Luncurkan KTP Sakti, TKN Prabowo-Gibran: Ingat, Ada Paslon Diperiksa di Kasus E-KTP
Ganjar-Mahfud Luncurkan KTP Sakti, TKN Prabowo-Gibran: Ingat, Ada Paslon Diperiksa di Kasus E-KTP

TKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Febri Diansyah Diselisik Penyidik soal Dokumen Kasus Korupsi Kementan
Diperiksa KPK, Febri Diansyah Diselisik Penyidik soal Dokumen Kasus Korupsi Kementan

Febri dan Ramasala akan diselisik soal dokumen yang diduga akan dihancurkan saat ditemukan dalam proses penggeledahan di gedung Kementan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tahan Diduga Anggota DPR Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang
Kejagung Tahan Diduga Anggota DPR Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang

Kejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Diadukan Atas Dugaan Penyalahgunaan Tugas Timwas Haji DPR, Begini Respons KPK
Cak Imin Diadukan Atas Dugaan Penyalahgunaan Tugas Timwas Haji DPR, Begini Respons KPK

KPK akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden
Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN

Baca Selengkapnya
Effendi Simbolon Sayangkan Dirjen Aptika Kominfo Mundur: Harus Menterinya yang Mundur atau Dipecat
Effendi Simbolon Sayangkan Dirjen Aptika Kominfo Mundur: Harus Menterinya yang Mundur atau Dipecat

Effendi pun berharap agar di Kabinet Prabowo Subianto dilakukan fit and proper test untuk memilih para menterinya.

Baca Selengkapnya
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.

Baca Selengkapnya
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto

Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan

Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Kaitan Penggeledahan Kantor Kementerian ESDM dengan Korupsi Eks Gubernur Malut
KPK Ungkap Kaitan Penggeledahan Kantor Kementerian ESDM dengan Korupsi Eks Gubernur Malut

KPK menggeledah kantor Direktorat Jendral (Ditjen) Minerba pada Kementerian ESDM Rabu (25/7) kemarin.

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain

Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.

Baca Selengkapnya