Mantan Danpuspom: Prabowo tak dibawa ke Mahmil karena Soeharto

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Mantan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal mengatakan hasil investigasi timnya menunjukan Tim Mawar terbukti melakukan penculikan sejumlah aktivis pada tahun 1997. Selain itu, Tim Mawar melakukan aksi penculikan itu atas dasar perintah Danjen Kopassus saat itu yakni Prabowo Subianto.

Dari hasil investigasi tersebut, Tim Mawar Kopassus diadili di Mahkamah Militer dan telah dijatuhi hukuman. Namun, hal itu berbeda dengan Prabowo yang merupakan mantu dari Presiden Soeharto.

"Harus diadili di Mahkamah Militer namun saat itu tidak elok kalau mantu presiden diadili di Mahkamah Militer. Saya juga heran kenapa malah dibawa ke DKP (Dewan Kehormatan Perwira)," ujar Syamsu di depan Kosolidasi Korban Pelanggaran HAM di Gedung Joeang '45, Jakarta, Rabu (25/6).

Orang lain juga bertanya?

Syamsu juga mempertanyakan karena DKP itu merupakan internal ABRI di militer bukan untuk mengadili. "Alasannya kembali enggak elok karena mantu presiden," tuturnya.

Syamsu menduga, mungkin saat Soeharto lengser ada jaminan amankan mantan keluarga presiden. "Prabowo kan mantu, maka direkomdasikan ke DKP," katanya.

Selain itu, dalam DKP tersebut, Prabowo lagi-lagi diuntungkan dengan posisi mantu Soeharto. Prabowo tidak dipecat dari dinas militer hanya diberhentikan secara hormat.

"Tetapi, apapun yang jelas dilakukan pemecatan atau pemberhentian itu karena bermasalah," katanya.

Sebelumnya, hal berbeda disampaikan oleh manntan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Djasri Marin. Djasri yang menjabat Danpuspom menggantikan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal itu menyatakan Prabowo tak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurut Djasri, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

"Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia (Prabowo) tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa," ujar Djasri sesaat hendak memberikan keterangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, beberapa waktu lalu.

(mdk/dan)