Mantan Jaksa Agung sentil KPK soal ego
Merdeka.com - Mantan Jaksa Agung, Basrief Arief mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengedepankan ego. Dia mengatakan, setiap lembaga hukum harus melakukan koordinasi dengan baik.
"Saya katakan kita jangan egosentris, jangan ego sektoral di sana. Ini harus ada kesetaraan kalau kita merasa lebih satu dengan yang lain koordinasinya tidak akan berjalan," kata Basrief usai membahas rencana strategis di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/10).
Basrief menyatakan, saat ini tiga institusi hukum harus melakukan koordinasi yang baik. Menurut dia, KPK, Polri ataupun Kejagung harus memiliki tujuan yang sama dalam pemberantasan korupsi.
-
Kenapa penting merawat keberagaman? Memang, kita diciptakan dengan beragam perbedaan, mulai dari bangsa, suku, bahasa, hingga agama.Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Hal ini memang menyimpan potensi konflik yang cukup besar.
-
Siapa yang harusnya saling peduli? Sebuah hubungan percintaan pasti dilakukan oleh dua insan yang saling menyayangi dan memberi perhatian.
-
Bagaimana cara menjaga keberagaman budaya di Indonesia? Satu di antara cara menjaga keberagaman sosial budaya adalah dengan menerapkan toleransi antarkelompok masyarakat.
-
Bagaimana diskriminasi bisa dicegah? Hanya toleransi yang berperan sebagai alat untuk mempersatukan setiap perbedaan yang ada.
-
Bagaimana cara menghargai keberagaman? Jamaah Jumat yang berbahagia,Adagium tersebut dapat kita wujudkan dengan sikap penghargaan terhadap siapa saja, sekali pun berbeda dalam banyak hal. Perbedaan suku, misalnya, tidak menghalangi kita untuk tetap menjalin sinergi.
-
Kapan sebaiknya kita mengingat kata-kata motivasi 'Aja mbedakake marang sak sapadha-pada'? 'Aja mbedakake marang sak sapadha-pada.'(Hargai perbedaan, jangan membeda-bedakan sesama manusia)
"Jangan sampai yang satu merasakan lebih dari yang lain. Kita sama, tujuan kita satu bagaimana melakukan pemberantasan korupsi," tandas dia.
Sekedar informasi, saat ini KPK terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk meminta masukan rencana strategis pimpinan KPK jilid IV.
Selain Basrief, KPK juga turut mengundang Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dari mereka yang diundang, hanya Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin yang belum hadir.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen mengatakan pihaknya akan terus meminta masukan dari berbagai pihak guna menyusun renstra tersebut. Menurut dia, langkah KPK meminta masukan dari sejumlah pihak baru pertama kali dilakukan.
"Pakar tentu diundang, yang berpengalaman di lembaga publik," terang Zulkarnaen beberapa waktu lalu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mirwazi mengungkapkan, banyak terjadi sifat ego sektoral di KPK.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca SelengkapnyaSetyo menemui Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin.
Baca Selengkapnya"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menekankan tugas seorang Jaksa layak seorang pengacara tingkat negara.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca Selengkapnya