Mantan Kepala BNPT: Kikis Adu Domba dan Hoaks Demi Demokrasi Santun

Merdeka.com - Mantan Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Suhardi Alius, mengatakan, penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan harus terus dilakukan. Dengan begitu dapat mengikis maraknya adu domba dan hoaks demi terciptanya kehidupan kebangsaan yang harmonis serta demokrasi yang santun di Indonesia.

Menurut dia, bila nasionalisme dan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia kembali seperti dulu, otomatis radikalisme berkonotasi negatif serta terorisme akan terkikis.

"Ini yang terjadi sekarang. Radikalisme dalam perspektif negatif yang sudah sering saya sampaikan saat menjabat sebagai kepala BNPT. Ada empat indikatornya, yaitu intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI dan penyebaran paham takfiri (mengkafirkan orang)," kata dia dalam keterangan diperoleh di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (16/6).

"Kalau masuk klasifikasi ini harus kita kikis, kita reduksi dan hilangkan. Mari kita sosialisasikan pada anak-anak kita, pada generasi kita khususnya generasi muda agar tidak mudah terpapar paham itu, bagaimana kita harus kuatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan," kata dia.

Ia mencontohkan, implementasi penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan itu dengan kembali mengadakan upacara bendara setiap hari Senin, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan naskah Pancasila.

"Inilah salah satu yang membuat karakter bangsa dengan baik, kalau tidak dilakukan itu akan hilang. Sekarang generasi muda kita banyak yang tidak hafal Pancasila, lagu Indonesia Raya, itu tidak bisa disalahkan karena kurikulumnya sudah seperti itu. Nah sekarang kita ubah kembali, di mulai dari sekarang sehingga kita bisa melihat hasilnya nanti 5-10 tahun mendatang," kata dia.

Ia mengungkapkan, saat ini generasi muda menjadi sasaran empuk penyebaran paham-paham tersebut, selain masyarakat umum lainnya. Faktanya, media sosial sekarang dipenuhi dengan berbagai macam hoaks dan adu domba. Ironisnya, kondisi ini dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal intoleran untuk memecah belah masyarakat.

Ia menilai, saat ini budaya 'saring sebelum sharing' generasi muda dan masyarakat sangat rendah. Mereka 'menelan' begitu saja berbagai informasi yang masuk karena tidak punya kemampuan memverifikasi dan memfilter pesan-pesan yang masuk. Kondisi itu, katanya, dipengaruhi salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakat.

"Kalau yang sudah berpendidikan cukup intelektual kan akan berpikir saat menerima informasi benar atau tidak, tetapi untuk yang golongan menengah ke bawah termasuk yang tidak punya pemahaman itu, hal itu akan dianggap menjadi suatu kebenaran. Ini yang berbahaya, mereka bisa menyebarkan kembali informasi yang diterima yang padahal belum tentu kebenarannya, bisa saja itu berisikan hal terkait radikal terorisme. Ini yang harus kita jaga," tutup Suhardi.