Mantan Komisioner KPU Jelaskan Prosedur Kenapa Laporan TSM BPN Ditolak Bawaslu

Merdeka.com - Mantan Komisioner KPU RI Periode 2012–2017, Sigit Pamungkas MA mengungkapkan bahwa agak sulit bagi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandiaga untuk melaporkan terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam gelaran Pilpres 2019.

Hal ini disampaikannya dalam acara Diskusi Publik dan Buka Bersama: Menakar Kuantifikasi Pelanggaran TSM dalam Pemilu 2019, Senin (20/5), bertempat di Hotel Acacia, Jakarta Pusat. Acara dimoderatori oleh Nelson Simanjuntak dari Bawaslu ini, juga dihadiri oleh para praktisi hukum yakni Heru Widodo, S.H., M.H. dan Dr. Teguh Samudera, S.H., M.H.

"Merujuk pada peraturan Bawaslu, TSM itu ada yang bisa dikuantifikasi, ada yang tidak. Yang bisa dikuantifikasi pelanggarannya harus memenuhi syarat terjadi di 50 persen provinsi yang ada. Kalau yang tidak bisa dikuantifikasi itu harus yang berpengaruh pada hasil. Mereka (BPN) harus bisa menunjukkan derajat massifitasnya," Ujar Sigit.

"Pelanggaran tersebut berkaitan dengan prosedur pelaksanaan Pemilu," demikian imbuhnya.

Sigit Pamungkas yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), juga menyampaikan bahwa agak sulit bagi BPN untuk membuktikan kecurangan KPU sebagaimana yang mereka tuduhkan.

"Melihat dari hasil rekapitulasi yang ada, selisihnya adalah 17 juta lebih, agak sulit membuktikannya, karena itu berarti 59 ribu TPS dengan asumsi seluruh TPS suaranya ke 02 semua," tegas beliau.

Lebih lanjut, Sigit Pamungkas juga menjelaskan bahwa ada beda antara 'kekeliruan' dengan 'kecurangan' KPU yang saat ini di masyarakat terjadi kesimpangsiuran.

"Diksi 'KPU curang' itu stigma, diarahkan pada semua jenis kekeliruan, padahal hal itu belum tentu sebuah kecurangan. Itu hanya mal administrasi yang bisa terjadi karena faktor kecapekan, kesehatan dan lainnya, dan terjadi bukan hanya menguntungkan salah satu pasangan saja," imbuhnya.

Pada saat yang bersamaan, praktisi hukum Teguh Samudera juga menambahkan bahwa pernyataan seseorang yang menuduh orang lain berbuat curang tanpa mampu memberikan bukti yang valid, bisa dipidanakan.

Seperti diberitakan, Bawaslu menolak laporan BPN Prabowo-Sandi atas dugaan kecurangan Pemilu, karena bukti yang diajukan hanya berupa link berita.

"Menyatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu TSM tidak dapat diterima," kata Ketua Bawaslu, Abhan dalam sidang putusan pendahuluan di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Dalam pertimbangannya, Bawaslu menyebut bukti-bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi kriteria TSM. Bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi di antaranya berupa link berita.

Menanggapi putusan itu, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad mengaku akan membuat laporan baru lagi ke Bawaslu. "Iya, ada tiga laporan lagi yang akan kita masukan ke Bawaslu, termasuk mengkompilasi laporan yang tadi yang belum bisa diterima oleh Bawaslu," kata Dasco.