Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mantan menteri sebut RUU Pertembakauan rugikan kesehatan

Mantan menteri sebut RUU Pertembakauan rugikan kesehatan Sri Mulyani dan kasus cukai rokok ilegal. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undangan Pertembakauan tengah dibahas oleh DPR. Bahkan, Pansus RUU Pertembakauan telah dibentuk pada 31 Mei 2017 lalu.

Namun, berbagai penolakan masih terjadi terkait rencana pembentukan UU Pertembakauan tersebut. Salah satu penolakan disuarakan oleh mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim.

Emil mengatakan, sebenarnya pemerintah masih mencari titik temu antara tembakau dan kesehatan. Dia tak yakin jika UU Pertembakauan akan disahkan setelah lebaran seperti yang dikemukakan oleh Ketua Pansus Pertembakauan Firman Soebagyo.

"Saya mendapat kesan bahwa dari tim pemerintah yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Kesehatan, masih mencari titik temu untuk mempertahankan kesehatan. Kalau tembakau dirasa menang, maka tentu merugikan kesehatan. Sedangkan petunjuk Presiden adalah mencari titik temu. Jadi hingga sekarang masih belum titik temu," ucap Emil saat dihubungi wartawan, Jumat (9/6).

Dia mengindikasikan, peluang RUU tersebut akan sangat sulit mencari titik temu. Sehingga, tidak mungkin bisa selesai dengan cepat.

"Jadi peluang, saya melihat sulit menemukan titik temu antara kesehatan dan adiksi nikotin. Itu dua hal yang bertentangan. Jadi memang itu sulit. Jadi kalau ada yang mengaku menemukan titik temu, itu luar biasa," kata Emil.

Karenanya, dia menyebut target sebelum lebaran, adalah terlalu optimistik. Pasalnya masih banyak hambatan yang harus dilalui. "Saya kira terlalu optimistik. (Keyakinan DPR) Itu gambaran dari sudut mereka. Dan belum tentu mencerminkan kesepakatan antar atau dengan pemerintah. Karena sulit mempertemukan zat adiksi nikotin digabungkan dengan kesehatan. Itu sulit ditemukan. Itu tugas yang saya rasa sulit menemukan kesepakatan," pungkas Emil.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal

Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Regulasi Tembakau Makin Ketat, Jutaan Nasib Pekerja Terancam
Regulasi Tembakau Makin Ketat, Jutaan Nasib Pekerja Terancam

Tembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya

Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.

Baca Selengkapnya
DPR: Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Diskriminatif & Tak Sejalan dengan Konstitusi
DPR: Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Diskriminatif & Tak Sejalan dengan Konstitusi

Dampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini.

Baca Selengkapnya
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Tambah Rentetan PHK, Anggota DPR Minta Ini ke Pemerintah
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Tambah Rentetan PHK, Anggota DPR Minta Ini ke Pemerintah

Sejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.

Baca Selengkapnya
Aturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara
Aturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara

Penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Buruh, Pekerja Tembakau Minta Hal Ini ke Pemerintah
Peringati Hari Buruh, Pekerja Tembakau Minta Hal Ini ke Pemerintah

Keberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.

Baca Selengkapnya
Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Ancam Mata Pencaharian 2,5 Juta Petani Tembakau, Benarkah?
Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Ancam Mata Pencaharian 2,5 Juta Petani Tembakau, Benarkah?

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.

Baca Selengkapnya
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau

Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.

Baca Selengkapnya
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya
Susun Aturan soal Pedagang dan Industri, Dua Kementerian Ini Harusnya Dilibatkan
Susun Aturan soal Pedagang dan Industri, Dua Kementerian Ini Harusnya Dilibatkan

Aturan ini dinilai dapat menurunkan omzet para pedagang kecil hingga peritel dan koperasi secara signifikan serta dapat memutus mata pencaharian para pedagang.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Khawatir Gelombang PHK Besar dari Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Kemnaker Khawatir Gelombang PHK Besar dari Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan yang bertujuan untuk mengatur industri tembakau ini dikritik karena dianggap akan berdampak luas dan menimbulkan efek domino

Baca Selengkapnya