Mantan Petinggi OPM Angkat Bicara Soal Dampak Kesehatan Lukas Enembe

Merdeka.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Organisasi Papua Merdeka (OPM) Alex Ruyaweri Yessi Makabori angkat bicara mengenai kondisi kesehatan Gubernur Lukas Enembe. Dia mengingatkan agar pemerintah pusat tidak hanya fokus mengurus kesehatan Lukas, dan mengabaikan urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Alex mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengangkat seorang penjabat pengganti, karena Lukas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Papua dinilai tidak bisa berfungsi optimal akibat gangguan kesehatan.

"Lukas Enembe karena sakit, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, maka karena itu harus ada caretaker atau penjabat sementara untuk memimpin Papua ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, kata Alex di Jayapura, Senin (24/10).

Selain karena kondisi kesehatan, Lukas saat ini juga masih tersangkut proses hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumah kediaman Lukas masih dijaga ketat massa pendukungnya bersenjata tradisional panah, tombak dan kapak.

Dua pekan lalu, para pendukung Lukas mengukuhkan Lukas sebagai kepala suku besar Papua. Dengan predikat baru itu, mereka meminta KPK memeriksa Lukas memakai hukum adat dan dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan masyarakat.

Mengomentari berbagai manuver yang dilakukan Lukas bersama kelompok pendukungnya itu, Alex meminta Lukas bersikap gentlemen mengikuti jejaknya, lantaran Alex pernah merasa bersalah karena telah bergabung dengan OPM dan mengingkari NKRI, kemudian menerima dengan ikhlas dan menjalani hukuman penjara hingga bebas.

Bagi Alex, predikat baru Lukas sebagai kepala suku besar sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap proses hukum yang harus dihadapi Lukas, karena di depan hukum, semua orang sama kedudukannya.

"Kalau dia mau menjadi Ondoafi Besar bagi seluruh orang Papua, harus jujur," tegas Alex.

Dikutip dari Antara, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Papua Muhammad Musa'ad mengatakan sedang membangun konsolidasi internal di lingkungan Pemprov Papua, sehingga tugas-tugas bisa dilaksanakan secara optimal.

"Ini bagian dari konsolidasi internal kami bahwa Pemprov Papua harus kuat dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan juga efisien," kata Musa'ad.

Pemprov Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat agar lebih memaksimalkan anggaran pada 2023 mendatang dengan seluruh program harus tepat sasaran, dan dapat memberikan dampak kepada masyarakat di Bumi Cenderawasih.

"Kami mengingatkan pada 2023 mendatang semua program harus berada di jalan yang benar, sehingga anggaran yang ada digunakan dapat tepat sasaran," bebernya.

Sementara terkait kesehatan Lukas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kesehatan gubernur di Papua. Merespons hal itu, kuasa hukum Lukas menyatakan hal itu harus dirapatkan bersama keluarga dan masyarakat adat.

"Kami sudah lakukan koordinasi dan komunikasi dengan klien kami, dan klien kami akan rapatkan dulu dengan keluarga juga masyarakat adat, untuk merespons kunjungan KPK dengan tim dokternya ke kediaman klien kami," ujar kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, Rabu (19/10).

Dalam perkembangannya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan Lukas bersedia diperiksa dokter KPK. Kesediaan Gubernur Enembe disampaikan dalam pertemuannya yang berlangsung di kediaman pribadinya, Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Jumat (21/10), Gubernur Enembe bersedia untuk diperiksa kesehatannya.

"Gubernur Enembe memang dalam keadaan sakit," kata Fakhiri.