Mantan Wakapolri: Polri bukan parpol, jangan dibawa ke politik!
Merdeka.com - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyatakan institusi Polri bukan partai politik. Hal ini diungkapkan Oegroseno menanggapi polemik Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya menjadi Kapolri karena status tersangka KPK.
"Polri bukan Parpol jadi jangan dibawa-bawa ke politik. Jadi harus dijaga, kalau tidak imbasnya bisa ke penegakan hukum," kata Oegroseno dalam sebuah diskusi di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (18/1).
Dia pun merasa kecewa terhadap Kompolnas yang mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri kepada Presiden Jokowi. Sebab, Kompolnas tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Kenapa Okie dan Gunawan bermasalah? 'Setiap keluarga memang ada masalah, jadi sekitar dua tahun lalu itu ada masalah besar dan itu membuat saya berpikir,' ucap Gunawan di kawasan Halim, Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).
-
Apa masalah Okie dan Gunawan? 'Sebelum berita yang seperti ini tersebar itu tuh saya udah ada banyak hal yang sebelumnya emang buat pengen bercerai. Karena itu adalah hal yang mungkin nggak bisa saya buka di sini karna masalah keluarga saya dan bukan konsumsi publik,' jelas Gunawan.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Bagaimana karier Jenderal Polri? Tak hanya itu saja, rekam jejak karier Carlo selama menjabat sebagai anggota Polri juga bukan kaleng-kaleng. Ia beberapa kali turut serta berhasil memecahkan kasus.
"Jujur terus terang saya juga kecewa sama Kompolnas karena Kompolnas harusnya mengetahui undang-undang Kepolisian secara utuh," ujarnya.
Dia juga berharap nantinya dalam pergantian Jenderal TNI Moeldoko tidak seperti Kapolri Jenderal Sutarman yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas.
"TNI jangan sampai seperti ini (pergantian Kapolri)," bebernya.
Selain itu, dia menyarankan Komjen Budi Gunawan untuk membuat surat pengunduran diri sebagai Kapolri. "Begitu dilantik Budi Gunawan jadi tersangka, karena pasti ada isu tersangka kok dilantik dan ini kondisi dilematis," tutur dia.
Lebih jauh, pencalonan Kapolri harus ditinjau ulang untuk mengusulkannya kembali dengan melibatkan tubuh internal Polri. "Jalan terbaik harus diseleksi lagi dan didiskusikan di internal Polri mencari Kapolri baru," tukasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaTito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaPenempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan Pilkada Serentak 2024 dihancurkan oleh Partai Cokelat.
Baca SelengkapnyaDjarot berujar, memberikan kekuasaan yang berlebihan tanpa kontrol kepada suatu lembaga akan sangat berbahaya.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengingatkan kepada Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto bahwa pihak yang berada di dalam pemerintahan bisa saja mengganggu.
Baca SelengkapnyaMabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga mempersilahkan jika ada pihak yang tak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo
Baca Selengkapnya