Follow
Mantan Wamenkes kritik rumah sakit sering persulit pasien BPJS
Merdeka.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sudah berjalan setahun. Namun pelayanan BPJS masih belum maksimal karena berulang kali pasien tidak dilayani rumah sakit.
"Saya juga lihat di beberapa rumah sakit yang bergabung dengan BPJS masih banyak terapi kanker atau penyakit lainnya yang masih mengantre untuk diberikan pengobatan. Ini mesti diatasi. Mesti ada terobosan," ujarnya.
Hal ini disampaikan mantan Wamenkes Ali Ghufron Mukti dalam diskusi dengan tema 'Tantangan dan Harapan JKN' di Warung Kopi Proklamasi Jalan Proklamasi No.41 Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
-
Dimana pusat perawatan kanker baru? Rencananya, pusat perawatan kanker ini akan beroperasi di Penang pada awal tahun 2024.
-
Apa tantangan pasien kanker? 'Ini kan bukan penyakit yang enak, pasti membuat orang khawatir, takut dan sebagainya. Nah, kita yang berada di sekitarnya harus memberi support. Di samping itu, suami dan keluarga yang berada di dekatnya harus memberikan semangat pada dirinya,' ungkap Ikhwan dalam acara gelar wicara bertema 'Mengenal Metastasis Her2-Low' dilansir dari Antara.
-
Bagaimana cara meningkatkan akses pengobatan kanker? Artinya, pihak Kemkes dengan seluruh jajarannya harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang berujung pada terlambatnya layanan pengobatan kanker.
-
Kenapa anak kanker di Indonesia susah sembuh? Salah satu penyebab utama rendahnya angka kesembuhan kanker pada anak di Indonesia adalah keterlambatan diagnosis. Hal ini sangat memengaruhi keberhasilan pengobatan.
-
Di mana akses terhadap layanan kesehatan tidak merata? Namun, sayangnya tidak semua daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Masalah infrastruktur dan jangkauan ke fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
-
Siapa yang mendapat fasilitas kesehatan dari BPJS? BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, termasuk pekerja yang mendapatkan fasilitas kesehatan melalui perusahaan.
Dia menjelaskan bahwa pelayanan BPJS itu bukan hanya dilihat dari segi mata KPAI saja, namun mata masyarakat umum yang paling penting. Karena mayoritas mereka lah yang terjun langsung menggunakan akses tersebut.
"Layanan yang digunakan masyarakat ini masih kurang, sekitar 65% keluhan masyarakat dan kepuasan masyarakat ini perlu diupayakan," tegasnya.
Ali menjelaskan bahwa kinerja dan mekanisme penyelesaian komplain ini masih kurang dan masih sangat perlu diatasi. Dia berharap ke depannya harus lebih fleksibel seperti frontliner penanganan BPJS harus memiliki kewenangan di lapangan dalam menanggapi keluhan masyarakat.
"Mereka kurang inovatif terhadap masalah yang ada di depan mata. Ini masalah recruitmen, jadi kita pertanyakan lagi kan? Manajemen ini harus bisa diperbaiki lagi, dikembangi lagi lah," tuturnya.
Menanggapi apa yang diutarakan oleh Ali, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum HAM Nasruddin menjelaskan bahwa terkait BPJS, hal utama yang perlu dibahas regulasinya. Karena masalah BPJS kesehatan tidak terlepas dari regulasinya yaitu timing (waktu) tidak ada kesempatan untuk operasi BPJS.
"Timing BPJS beroperasi saat itu hanya 2 bulan sehingga kurangnya sosialisasi di tiap-tiap daerah ataupun kota. Kalau sosialisasi lebih dari 2 bulan pasti BPJS dapat berjalan dengan lebih baik dari sekarang," ujarnya.
Nasruddin mengungkapkan bahwa tidak boleh pesimis dengan kerja BPJS saat ini, baik BPJS dalam fungsi kesehatan atau fungsi lainnya.
"Kita selalu mengupayakan fungsi BPJS dengan semakin baik. Kami buat RPP yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian) dan JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun) dan saya janji April ini disahkan oleh Kemenkum Ham dan selanjutnya disampaikan oleh Presiden," tandasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kanker di Indonesia: Pemahaman yang Salah, Data Amburadul, Kebijakan Sekadar Beli Alat Mahal
Baca Selengkapnya
Teknologi ini memungkinkan deteksi kanker dengan akurasi yang lebih tinggi, serta pengobatan yang lebih efektif.
Baca Selengkapnya
Bos BPJS Kesehatan, menyebut masih ada oknum rumah sakit yang mendiskriminasi pasien BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai, pelayanan di RSUD tersebut sudah terbebas dari pungutan dan pembatasan bagi pasien yang menginap.
Baca Selengkapnya
Ikang Fawzi kini tengah menjadi sorotan. Hal itu lantaran videonya saat sedang berada di kantor BPJS viral.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron meminta maaf atas kejadian tersebut
Baca Selengkapnya
"Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh, bukan jadi sembuh jadi miskin"
Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.
Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan pernah menjadi sorotan tajam karena terjadi defisit anggaran. Belum lagi soal pelayanan untuk peserta BPJS di rumah sakit.
Baca Selengkapnya