Manuver politik Gerindra - Demokrat di 2019, sekuat apa?

Merdeka.com - Gerindra makin gencar jelang Pemilihan Presiden 2019. Setelah Prabowo dipasang sebagai Capres, Gerindra masih butuh dukungan untuk melancarkan manuver untuk menduduki posisi RI 1.

Sejauh ini, baru PKS yang terang-terangan menyatakan potensi kuat merapat. Lobi-lobi politik pun digulirkan Gerindra.

Yang paling anyar adalah pendekatan Gerindra ke Demokrat. Hingga kini, Demokrat memang belum memutuskan ke mana akan menjatuhkan pilihan koalisi di Pemilihan Presiden 2019.

Pendekatan Gerindra ke Demokrat tampak ketika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, bertemu Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kita harapkan menjadi awal pembangunan penjajakan koalisi antara Demokrat dan Gerindra," kata Sandiaga usai menghadiri Refleksi 20 tahun Reformasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018) lalu.

Pertemuan keduanya belum mencapai kesepakatan apa pun. Bila tak ada aral, komunikasi lanjutan akan melibatkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hanya saja, Sandi tidak memberikan jawaban pasti soal waktunya pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo.

Ia cuma memberikan ancar-ancar. "Bulan suci Ramadan waktu yang bagus untuk bersilaturahmi," jawabnya singkat.

Sebelum pertemuan itu, optimisme sudah mengapung --setidaknya dari kubu Gerindra. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade menjelaskan, pertama-tama Gerindra dan Demokrat akan berdiskusi untuk menyamakan frekuensi dan persepsi.

Bila komunikasinya lancar, Andre meyakini koalisi sudah di depan mata. Ia memberikan metafora berupa sinyal 4G Gerindra-Demokratsinyal 4G Gerindra-Demokrat .

"Yang jelas kalo bicara sinyal, sinyal kami dari 3G sekarang dengan Demokrat sudah berubah jadi 4G," ucapnya.

Menurut dia, kedua partai saling membuka diri. Selama ini relasinya pun terbilang harmonis. Andre mengatakan, Gerindra saat ini fokus pada kerangka kerja sama.

"Setelah itu baru bicarakan cawapres dan dirapatkan oleh Pak Prabowo dan pimpinan partai koalisi," terangnya.

Gerindra pun sudah menawarkan iming-iming bagi Demokrat bila mau bergabung dalam koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan akan meyakinkan Demokrat bahwa poros Prabowo akan berjuang untuk menang di pemilu serentak 2019.

"Ya saya kira kita sangat cair ya enggak ada masalah. Tinggal mendudukkan kan dalam kekuasaan ujungnya bagaimana kita bisa menang," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Cara kedua, kata Fadli, adalah dengan berbagi kekuasaan dengan Demokrat. Menurutnya, Indonesia terlalu besar dan luas untuk dikelola oleh satu-dua partai saja.

"Bagaimana kita melakukan power sharing karena tidak mungkin hanya satu dua partai saja yang dominan," tutur Fadli.

Politikus Gerindra ini mengungkapkan, sejauh ini penjajakan dengan partai-partai yang belum menentukan sikap di Pemilu 2019 terus dilakukan secara intensif, termasuk Partai Demokrat. Dia yakin Demokrat bakal segera bergabung.

Posisi Cawapres

Posisi Wakil Presiden tampaknya akan menjadi titik sentral tawar-menawar dalam koalisi. Demokrat agaknya sudah punya calon dalam figur AHY.

Partai ini mulai mempromosikan tagar #2019pemimpinmuda yang mengaitkannya dengan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Yudhoyono yang saat ini berusia 39 tahun.

"Setelah ada reformasi/revolusi selama 20 tahun, ini sudah saatnya kita ganti nama menjadi era transformasi 30 tahun ke depan menuju Indonesia Emas," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Putu Supadma Rudana.

Nama AHY sebagai salah satu kandidat capres dan cawapres juga teruji oleh survei. Misalnya saja, Roda Tiga Konsultan (RTK) merilis survei capres-cawapres terkuat di Pilpres 2019.

Nama Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) pemenangan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada pilihan tertutup, berada di posisi tertinggi dengan raihan 18,7 persen dan menempatkannya sebagai kandidat paling favorit.

Meski kubu Demokrat belum mau terang-terangan, tapi indikasi dukungan internal pada AHY cukup kuat. Persoalan yang muncul belakangan, apakah partai pendukung Prabowo yang lain setuju?

Ganjalan sudah muncul jauh sebelum pertemuan Prabowo dan SBY. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berharap Demokrat dapat menerima jika kadernya menjadi calon wakil presiden dari Prabowo di Pilpres 2019.

Sejak awal PKS memang menyatakan komitmennya berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2019 dengan menyodorkan nama kader menjadi cawapres Prabowo. Tak kurang 9 nama kader yang ditawarkan PKS menjadi cawapres.

"Saya berharap Demokrat menerima calon dari PKS," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Meski, ia mengaku akan berkomunikasi dan mendiskusikan keinginan PKS menyandingkan kadernya dengan Prabowo di Pemilu 2019 jika Demokrat bergabung dalam koalisi mereka.

"Karena belum tentu Demokrat menolak calon dari PKS ya, kan belum dibahas. biarkan kita bahas sebaik-baiknya," tegas Hidayat.

Tak hanya hitung-hitungan politik cawapres. Sejarah juga menunjukan hubungan PKS dan Demokrat kerap diwarnai panas-dingin.

Saat kepemimpinan SBY 2009-2014, PKS masuk dalam koalisi pemerintahan. Namun, kala itu, PKS malah jadi duri dalam daging.

Punya banyak menteri di kabinet, PKS malah kritis terhadap pemerintahan. Salah satu puncaknya adalah sikap PKS dalam Pansus Century yang dianggap merongrong pemerintahan SBY.

Wakil Presiden saat itu adalah Boediono, mantan Gubernur BI, yang juga turut serta dalam pengambilan keputusan dana talangan Century.

Lantas apakah Demokrat dan PKS akan akur bila benar-benar berkoalisi di 2019? Biar waktu yang menjawab.

Godaan kubu Jokowi

Posisi Wakil Presiden tampaknya akan menjadi titik sentral tawar-menawar dalam koalisi. Demokrat agaknya sudah punya calon dalam figur AHY.

Partai ini mulai mempromosikan tagar #2019pemimpinmuda yang mengaitkannya dengan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Yudhoyono yang saat ini berusia 39 tahun.

"Setelah ada reformasi/revolusi selama 20 tahun, ini sudah saatnya kita ganti nama menjadi era transformasi 30 tahun ke depan menuju Indonesia Emas," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Putu Supadma Rudana.

Nama AHY sebagai salah satu kandidat capres dan cawapres juga teruji oleh survei. Misalnya saja, Roda Tiga Konsultan (RTK) merilis survei capres-cawapres terkuat di Pilpres 2019.

Nama Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) pemenangan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada pilihan tertutup, berada di posisi tertinggi dengan raihan 18,7 persen dan menempatkannya sebagai kandidat paling favorit.

Meski kubu Demokrat belum mau terang-terangan, tapi indikasi dukungan internal pada AHY cukup kuat. Persoalan yang muncul belakangan, apakah partai pendukung Prabowo yang lain setuju?

Ganjalan sudah muncul jauh sebelum pertemuan Prabowo dan SBY. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berharap Demokrat dapat menerima jika kadernya menjadi calon wakil presiden dari Prabowo di Pilpres 2019.

Sejak awal PKS memang menyatakan komitmennya berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2019 dengan menyodorkan nama kader menjadi cawapres Prabowo. Tak kurang 9 nama kader yang ditawarkan PKS menjadi cawapres.

"Saya berharap Demokrat menerima calon dari PKS," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Meski, ia mengaku akan berkomunikasi dan mendiskusikan keinginan PKS menyandingkan kadernya dengan Prabowo di Pemilu 2019 jika Demokrat bergabung dalam koalisi mereka.

"Karena belum tentu Demokrat menolak calon dari PKS ya, kan belum dibahas. biarkan kita bahas sebaik-baiknya," tegas Hidayat.

Tak hanya hitung-hitungan politik cawapres. Sejarah juga menunjukan hubungan PKS dan Demokrat kerap diwarnai panas-dingin.

Saat kepemimpinan SBY 2009-2014, PKS masuk dalam koalisi pemerintahan. Namun, kala itu, PKS malah jadi duri dalam daging.

Punya banyak menteri di kabinet, PKS malah kritis terhadap pemerintahan. Salah satu puncaknya adalah sikap PKS dalam Pansus Century yang dianggap merongrong pemerintahan SBY.

Wakil Presiden saat itu adalah Boediono, mantan Gubernur BI, yang juga turut serta dalam pengambilan keputusan dana talangan Century.

Bisakah PKS dan Demokrat akur ketika " sinyal 4G Gerindra-Demokratsinyal 4G Gerindra-Demokrat" sedang kencang-kencangnya? Kita tunggu saja.

Sumber: Liputan6.com