Marak Pencabulan di Pesantren, Muhammadiyah Pertanyakan Pengawasan Kemenag

Merdeka.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempertanyakan peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam fungsi pengawasan di pondok pesantren yang dinilai belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik. Sebab, kasus pencabulan marak terjadi akhir-akhir ini.

Terbaru, Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Pesantren inilah yang menaungi tersangka pencabulan atas nama Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi.

"Pesantren itu kan ada pengawasnya, Pengawasnya itu kan Kemenag. Sehingga Kemenag tidak tergopoh-gopoh ketika ada pelanggaran, terus mencabut izin. Tetapi, selama lembaga ini beroperasi, pengawasannya tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, Sabtu (9/7).

Menurutnya Kemenag seharusnya memperkuat fungsi pengawasan, baik secara institusi maupun kurikulum, karena membekukan izin aktivitas pesantren tidak lah cukup.

"Institusi itu dipastikan tidak melanggar aturan yang ada. Kurikulum juga memastikan tidak ada pelajaran yang bertentangan dengan peraturan. Ini yang menurut saya penting," ucapnya.

"Okelah Kemenag membekukan atau mencabut izin lembaga pendidikan yang melanggar itu. Tetapi, bagaimana pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah agar hak seperti ini tidak terjadi?" Sambung Abdul Mu'ti.

Ia juga menyinggung soal kasus serupa yang juga terjadi di beberapa tempat, seperti di Bandung dan Banyuwangi. Dia menilai hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap pesantren yang ada.

"Mohon maaf misalnya dalam kasus sebelumnya yang di Bandung itu dan di Banyuwangi dan mungkin tempat lain yang kita tidak tahu, yang mudah-mudahan tidak terjadi di masa depan. Ini memang meniscayakan pengawasan yang terus menerus. Pengawas itu kan menjadi bagian dari struktur di pesantren. Bahkan menjadi bagian di pengawasan pendidikan," imbuhnya.

"Pengawasan itu kan ada pengawasan institusi dan ada pengawasan kurikuler. Pengawasan ini harus jalan dua duanya," tambah Abdul Mu'ti.