Marak Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Pantau 35 Kepala Daerah di Jateng

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau gerak gerik Kepala Daerah di Jawa Tengah. Pemantauan dilakukan karena potensi penyelewengan dana APBD dan APBN.

"Tim Korsupgah sedang pantau 35 Bupati/Walikota termasuk ASN. Kenapa ASN dipantau KPK? Sebab posisi jual beli masih ada rekrutmen sampai duduk jabatan termasuk perizinan," kata Wakil KPK Basaria Pandjaitan di Semarang, Senin (1/4).

Dia menyebut, mengimbau kepada kepala daerah untuk tidak menyelewengkan dana anggaran APBD dan APBN. Seperti contoh penyelewengan salah satunya pada dana desa, di mana kepala desa mengembalikan sebagian uang kepada kepala daerah atau kepala daerah yang belum paham dan membelanjakan dana tersebut untuk pribadi.

Orang lain juga bertanya?

"Total ada 80 persen dalam bentuk suap, termasuk pengadaan barang dan jasa, mark up dan lain-lain. Itu sebabnya jadi fokus KPK," ujarnya.

Lebih lanjut, tim Korsupgah terdiri dari delapan yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

"Ini sudah bekerja dan memantau. Kami ingatkan jangan sekali-sekali main-main," jelasnya.

Basaria menyarankan kepala daerah agar berkoordinasi dengan KPK jika membutuhkan pemahaman dan pelatihan agar tidak salah langkah dalam memakai anggaran.

"Jangan sungkan tanya ke tim kita. Minta buat pelatihan, tim kita akan datang, daripada harus ada OTT lagi. Supaya jangan sampai salah langkah," imbuhnya.

Tim unit Korsupgah KPK, lanjutnya, siap kapanpun melakukan penindakan di kantor atau tempat kepala daerah yang menjadi pantauannya. Oleh karenanya, dia meminta para kepala daerah tidak ceroboh dalam segala hal.

"Segala bentuk kalau ada penyelewengan terpantaunya lebih cepat. Jadi tim Korsupgah setiap saat ada di tempat bapak dan ibu. Akan ada peringatan lebih dulu, satu dua kali tidak berhenti, langsung kami lakukan penindakan," tutup Basaria Pandjaitan.

(mdk/ray)