Ma'ruf Amin: Harus Kerja Keras untuk Turunkan Stunting Jadi 14 Persen

Merdeka.com - Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, selesai menghelat rapat pleno bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan kementerian terkait, membahas soal percepatan penurunan prevalensi anak kerdil (Stunting). Hasilnya, Wapres mengaku pemerintah Indonesia harus bekerja keras demi mencapai target 14 persen di tahun 2024.

"Target itu sangat emosional, 14% dari 27% itu bukan sesuatu yang mudah, karena itu kita harus bekerja keras," yakin Ma'ruf di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

Cara kerjanya, terang Wapres, adalah dengan mengefektifkan dana desa. Wapres pun membuat satu kesepakatan, untuk upaya koordinasi antar lembaga sehingga sasarannya optimal.

"Jadi tidak sama-sama kerja tapi bekerja sama, ujungnya semuanya itu ada di desa. itu ada Kemenkeu, dan kita sepakat melakukan evaluasi hal yang memang belum tepat sasaran," jelas Wapres Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dana desa pemanfaatannya ke depan akan lebih luas lagi. Selain pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, stunting juga masuk sebagai pemanfaatannya.

"Gimana membuat desa itu lebih baik ke depan, baik itu stunting, kemiskinan dan pemberdayaan," pungkas mantan rais aam PBNU ini.

Kendala Percepatan Penurunan Prevalensi Anak Kerdil (Stunting)

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menambahkan, kendala dialami pemerintah dalam masalah stunting terkait data. Dia menegaskan, pemerintah tengah menggodok data pasti guna memetakan titik wilayah yang memiliki potensi kerawanan stunting yang tinggi.

"Data itu tadi dalam rapat sepakat kita akan segera mempercepat pembangunan satu data Indonesia sesuai Perpres tahun 2019, dengan lead sector kepala Bapenas," jelas Muhadjir dalam kesempatan yang sama.

Nantinya, lanjut dia, pemerintah akan memiliki satu data lengkap tentang kemiskinan dan stunting yang dapat meyelesaikan masalah lebih sistemik, tertarget, dan terukur.

"Kesimpulannya kita harus evaluasi secara menyeluruh dan membuat policy adjustmen kebijakan penyesuaian terhadap berbagai masalah," Muhadjir menandasi.

Reporter: Radityo (Liputan6.com)