Ma'ruf Amin: Tantangan Atasi Kemiskinan Ekstrem Memastikan Program Tepat Sasaran

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan terdapat dua kelompok besar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Pertama, kelompok kebijakan dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi.

Kedua, kelompok kebijakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrem untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

"Berdasarkan hasil identifikasi program dan kegiatan yang termasuk dalam dua kelompok kebijakan tersebut di berbagai kementerian/lembaga dan di Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2021, menunjukkan bahwa anggaran untuk penanggulangan kemiskinan cukup besar," kata Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9).

Dia menjelaskan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang terpenting saat ini adalah penajaman program. Mulai dari program Pemerintah Pusat maupun program Pemerintah Daerah agar tepat sasaran, serta menentukan lokus prioritas.

"Anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem," bebernya.

Lebih lanjut, Ma'ruf memaparkan bahwa di lima kabupaten, Jawa Timur yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 265.180 rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa; Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa; Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa; Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa; serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa.

Oleh sebab itu, menurut Ma'ruf perlu menentukan lokus prioritas untuk memfokuskan sumber daya guna mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut. Hal tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem seperti arahan Bapak Presiden kita perlu menentukan lokus prioritas agar kita dapat memfokuskan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Terkait hal ini, Ma'ruf juga meminta agar dalam mengidentifikasi kabupaten/kota prioritas, harus menggunakan kombinasi antara indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan juga jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah.

"Dengan dua kombinasi tersebut diharapkan dapat mengarahkan untuk memilih wilayah tidak dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar," ungkapnya.