Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Marwan sebut SKB 3 menteri solusi percepat penyaluran dana desa

Marwan sebut SKB 3 menteri solusi percepat penyaluran dana desa Marwan Jafar. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengusulkan diterbitkannya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri mengenai percepatan penyaluran dana desa. Lewat SKB 3 menteri itu diharapkan mempercepat proses penyaluran dana desa yang hingga kini masih tertahan di pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya ada Peraturan Menteri dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa untuk penyaluran dana desa.

"Tiga Permen ini kita sederhanakan melalui SKB 3 menteri, agar pemerintah daerah mempermudah penyaluran dana desa kepada kepala desa," kata Marwan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9).

Orang lain juga bertanya?

Politikus PKB ini menuturkan, melalui SKB 3 menteri tersebut dapat mendorong pemerintah di daerah untuk sesegera mungkin menyalurkan dana desa. SKB tersebut, kata Marwan, dapat pula memperpendek serta menyederhanakan aturan penyaluran dana desa.

Lebih jauh, dia menuturkan, belum disalurkannya dana tersebut ke desa-desa lantaran pemerintah daerah belum memiliki aturan nomenklatur kementeriannya serta belum diatur dalam peraturan bupati/walikota. ‎‎Sehingga, sampai saat ini dana desa tersebut masih disimpan oleh pemerintah kabupaten/kota menunggu SKB 3 Menteri selesai diterbitkan.

"Ini adalah dalam rangka memperpendek lalu lintas birokrasi dana desa, agar penyalurannya tidak terhambat dan agar dana desa bisa langsung dari pemerintah pusat sampai ke desa tanpa ke pemda. Contohnya seperti bantuan langsung tunai dan dana operasional sekolah yang bisa langsung ke masyarakat dari pusat," jelasnya.

Lewat dana desa yang disalurkan secara cepat, dia berharap prioritas pembangunan dari pinggir melalui dana tersebut dapat segera terealisasikan.

Prioritas penggunaan dana desa adalah membangun infrastruktur dalam hal ini bisa jalan atau irigasi di desa. Kalaupun ternyata jalan atau irigasi di desa sudah baik, maka dana tersebut dapat digunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat.

"Seperti penguatan UMKM, koperasi atau pembibitan hewan ternak," tukasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS

Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.

Baca Selengkapnya
Andra Soni Janjikan Rp300 Juta per Desa jika Menang Pilkada Banten 2024
Andra Soni Janjikan Rp300 Juta per Desa jika Menang Pilkada Banten 2024

Andra Soni bersama Dimyati Natakusumah, mempunyai program bantuan insentif bagi desa sebesar Rp300 juta.

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat 2023 Lebih Kecil dari Target, Ternyata Ini Penyebabnya
Realisasi Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat 2023 Lebih Kecil dari Target, Ternyata Ini Penyebabnya

Berdasarkan catatan yang diterima Airlangga, kendala yang kerap terjadi saat realisasi dana PSR yaitu rekomendasi dari dinas terkait.

Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto: Inisiatif Masyarakat Kunci Suksesnya Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Hadi Tjahjanto: Inisiatif Masyarakat Kunci Suksesnya Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat

Masyarakat berinisiatif mengajukan penataan lahan pertaniannya agar jalan usaha tani dapat dibangun.

Baca Selengkapnya
Zulhas Ungkap Tantangan Swasembada Pangan: Birokrasi Berbelit
Zulhas Ungkap Tantangan Swasembada Pangan: Birokrasi Berbelit

Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.

Baca Selengkapnya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.

Baca Selengkapnya
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi

Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prabowo Sangat Optimis Swasembada Pangan 2 Tahun ke Depan
Pemerintah Prabowo Sangat Optimis Swasembada Pangan 2 Tahun ke Depan

Target realisasi swasembada pangan dimajukan dari awalnya tahun 2028 menjadi 2027.

Baca Selengkapnya
BPHTB Dihapus, Harga Rumah Turun
BPHTB Dihapus, Harga Rumah Turun

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil.

Baca Selengkapnya