Follow
Marzuki: Anggota DPR yang terima duit SKK Migas harus dipenjara
Merdeka.com - Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan anggota DPR yang terbukti menerima uang THR dari SKK Migas harus masuk penjara. Marzuki meminta KPK untuk mengungkap kasus tersebut sampai tuntas.
"Ya harus masuk penjara, kalau terbukti KPK urusannya, bukan Marzuki Alie," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/2).
Marzuki tak mau mengintervensi penegakan hukum yang sedang berlangsung di KPK. Marzuki menyerahkan proses penegakan hukum di Komisi VII DPR kepada lembaga pimpinan Abraham Samad cs itu.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Apa yang diminta Kemnaker dari APINDO? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa yang diminta Soeharto untuk mengurus anggaran Bendungan Asahan? Dia didisarankan berbicara dengan Menko Ekonomi Industri, Ali Wardhana
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
"Pokoknya kalau itu terbukti, yaa silakan saja KPK harus tindak lanjut," imbuhnya.
Dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor, Mantan Kepala Biro Keuangan ESDM Didi Dwi Sutrisno mengaku pernah diminta Sekjen ESDM saat itu, Waryono Karno, agar menyiapkan dana untuk pimpinan hingga semua anggota Komisi VII DPR.
Uang itu dibagikan kepada empat pimpinan Komisi VII DPR, 43 anggota Komisi VII, sekretariat Komisi VII, dan sisanya untuk perjalanan dinas Komisi VII.
Didi mengaku menyiapkan amplop tersebut dengan sejumlah kode. Untuk anggota komisi dan sekretariat masing-masing mendapat USD 2.500 dengan kode A, sedangkan untuk pimpinan Komisi VII sebesar USD 7.500 dengan kode P.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.
Baca Selengkapnya
Irwan Hermawan mengatakan untuk bantuan yang diberikan oleh Dito dan kawan-kawan itu dibutuhkan dana guna bantuan hukum, sebesar Rp27 miliar.
Baca Selengkapnya
Kejagung akan menjemput paksa dua orang diduga menjadi perantara aliran dana korupsi kasus BTS 4G BAKTI Kominfo ke Komisi I DPR RI dan BPK.
Baca Selengkapnya
Uang tersebut mengalir ke Komisi I DPR dan BPK lewat perantara bernama Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR PDIP Komisi VI, Darmadi Durianto menyentil soal wakil menteri yang menjadi komisaris di BUMN. Menurutnya, hal itu menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya
Mantan Direktur PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) Sarimuda dituntut 4 tahun 6 bulan penjara karena diduga melakukan tindak pindana korupsi senilai Rp18 miliar.
Baca Selengkapnya
Ema Sumarna diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar.
Baca Selengkapnya
Terlihat, satu tersangka perempuan atas nama Erika selaku Direktur CV
Baca Selengkapnya
Rieke Diah Pitaloka, menyoroti soal kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Baca Selengkapnya
Tidak hanya itu, terdakwa dugaan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) dalam jabatannya ini juga didenda sebesar Rp500 juta.
Baca Selengkapnya
Kasus dugaan gratifikasi tersebut bakal berlanjut di meja hijau setelah tim jaksa KPK menilai unsur pidana telah lengkap.
Baca Selengkapnya
Amar putusan terhadap terdakwa Eko ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tongani.
Baca Selengkapnya