Marzuki sebut era SBY menteri dan gubernur korupsi masuk bui
Merdeka.com - Ketua DPR Marzuki Alie mengakui adanya persepsi berbeda dari masyarakat terkait banyaknya pemanggilan kader Partai Demokrat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Hal tersebut akan berdampak pada suara yang didapat partainya jelang pemilihan umum mendatang.
"Yang namanya partai penguasa itu banyak jabatan. Seperti saya dipanggil, saya kan DPR . Pasti ada mekanismenya untuk menjelaskan masalah. Kita berusaha semuanya. Semoga aja di partai, orang bersih. Kesaksian kan bukan cuma untuk yang terlibat saja," ujar dia di Gedung DPR , Jakarta, Rabu (08/01).
Marzuki menegaskan pada saat era Orde Baru banyak pemimpin yang melakukan tindakan korupsi dan memperkaya diri serta keluarganya. Tetapi, lanjut dia, para koruptor tersebut tidak ditangkap KPK .
-
Kenapa Marsekal Suryadi antikorupsi? Di tengah segala kesempatan, Suryadarma sama sekali tak tergoda untuk korupsi. Dia tak mau memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Sang Marsekal dikenal sebagai orang yang jujur dan antikorupsi.
-
Siapa yang diajak tos Maruli Simanjuntak? Diajak tos dan dirangkul, seorang bocah perempuan bereaksi dengan begitu menggemaskan.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana cara SYL melakukan korupsi? Jaksa menuntut agar SYL dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
-
Apa yang dilakukan Kasad Maruli? Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri acara pelepasan elang Jawa di tempat latihan Kostrad.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
"Itu zaman Orde Baru itu korupsinya luar biasa. Dulu banyak pejabat yang melakukan tindakan korupsi bahkan kekayaannya bisa sampai 10 turunan. Dulu kita itu cuma bisa mimpi, kapan orang-orang ini ditangkap," kata dia.
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menambahkan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) lebih terbuka dalam pemberantasan kasus korupsi. Untuk itu, masyarakat harus berterima kasih kepada Presiden SBY karena tidak pandang bulu dalam urusan pemberantasan korupsi.
"Waktu zaman SBY itu kan semuanya masuk, mulai dari menteri, gubernur, pejabat. Kenapa kita marah? Pak SBY kan buka pintu sebesar-besarnya untuk pemberantasan korupsi. Nanti kalau misalnya pak SBY dibilang salah, presiden berikutnya bisa melindungi pejabat yang koruptor. Kita harusnya berterima kasih kepada pak SBY . Dia tidak pernah intervensi kasus hukum apalagi korupsi," pungkas dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung periode 2024-2029, Minggu (20/10).
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca SelengkapnyaMenteri Jokowi yang baru terjerat kasus korupsi adalah Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal Indonesia emas.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaTotal ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaPerlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan tim kuasa hukum SYL saat membacakan nota eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Baca SelengkapnyaKetua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPeringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca Selengkapnya