Masa aktivasi BPJS Kesehatan dinilai terlalu lama

Merdeka.com - Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), Agung Sedayu menegaskan hak hidup seseorang harus dijamin oleh negara melalui undang undang. Namun, BPJS Kesehatan dalam penerapannya justru ‎berbelit dan diskriminatif.

"BPJS menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif satu pekan setelah pendaftaran diterima. Padahal seringkali sakit menimpa tanpa terduga dan tidak mungkin ditunda," kata Agung dalam diskusi Forum Alumni Aktivis Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) di D’ Resto Cafe, Pasar Festival, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan‎, Minggu (9/8).

Di sisi lain, Agung juga menjelaskan sejauh ini rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan terbatas dan tidak fleksibel. Salah satu contohnya adalah soal peserta BPJS yang hanya boleh memilih satu fasilitas kesehatan untuk dapatkan rujukan. Hal tersebut merupakan upaya untuk memenggal hak masyarakat dalam memperoleh kesehatan.

"Supaya rasa keadilan bagi warga untuk mendapatkan kehidupan dan pelayanan kesehatan yang layak dapat segera terpenuhi. Maka itu FAA PPMI meminta pemerintah segera memperbaiki sistem dan pelaksanaan BPJS Kesehatan," tegasnya.

Agung menyayangkan sistem BPJS Kesehatan bukan bersikukuh pada penguatan aspek gotong-royong. Namun justru mengkapitalisasi iuran dan sistem keuangannya diserahkan pada sirkulasi dana di pasar bebas.

Dalam diskusi ‎BPJS Kesehatan dengan tema 'Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?' ini dihadiri beberapa pengamat dan anggota dewan. Di antaranya ialah ‎Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PKB ‎Siti Masrifah, Dokter Indonesia Bersatu Yadi Permana, Pengamat Ekonomi ‎Salamudin Daeng, Peneliti bidang sosial Perkumpulan Prakarsa ‎Ah Maftuchan, dan ‎Asisten Manajer Departemen Hubungan dan Lembaga BPJS Kesehatan, Suciati Mega Wardhani.