Follow
Masa Jabatan 101 Penjabat Kepala Daerah Panjang, Perlu Regulasi Fit and Proper Test
Merdeka.com - Masa jabatan 101 kepala daerah bakal berakhir pada tahun 2022. Penjabat kepala daerah nantinya bakal mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mendorong dibentuknya regulasi yang mengatur penjabat (Pj) kepala daerah mesti dilakukan fit and proper test. Sebab menurut dia, sejauh ini belum ada regulasi terkait hal tersebut.
"Kalau berdasarkan undang-undang memang tidak ada yang mengatur tentang hal itu. Kalau memang ada regulasi terhadap hal tersebut kenapa tidak," kata Guspardi saat dihubungi, Kamis (6/1).
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Kenapa UU Pilkada Serentak 2024 mengatur persyaratan calon? Undang-undang ini mengatur persyaratan bagi calon kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Persyaratan tersebut mencakup usia minimum, pendidikan, pengalaman kerja, serta persyaratan administratif lainnya.
-
Apa dasar hukum Pilkada 2024? Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Indonesia merupakan perhelatan demokrasi yang diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.
-
Apa saja yang diatur UU Pilkada Serentak 2024? Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
-
Bagaimana kode etik penyelenggara pemilu diterapkan? Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang mengatur teknis Pilkada 2024? Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Pilkada.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Salah satunya, Bupati petahana dikabarkan tidak bisa kembali maju karena aturan masa jabatan.
Baca Selengkapnya
Puan berpesan agar pimpinan dan dewan pengawas KPK yang terpilih nantinya harus bisa meningkatkan kinerja lembaga.
Baca Selengkapnya
Dia menilai, masih sangat cukup waktu untuk membahas rancangan PKPU ini dalam forum RDP.
Baca Selengkapnya
Rapat Baleg itu disinyalir untuk menyiasati Putusan MK tersebut. Ada beberapa poin-poin Putusan MK yang coba disiasati DPR.
Baca Selengkapnya
Heru mengakui bahwa ia ingin segera mengisi posisi strategis tersebut.
Baca Selengkapnya
KPU terlebih dulu harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR
Baca Selengkapnya
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan baru pada batas usia capres-cawapres belum sepenuhnya final.
Baca Selengkapnya
DPR akan memanggil KPU membahas aturan batas usia calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Majelis hakim panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk menyempurnakan permohonannya.
Baca Selengkapnya
Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.
Baca Selengkapnya