Masa Jabatan Anggota KPU Berakhir 2022, JPPR Harap Tak Ganggu Tahapan Pemilu

Merdeka.com - Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mengharapkan, pergantian Anggota KPU dan Bawaslu RI tidak mengganggu tahapan pemilu 2024. Ini menanggapi pasa jabatan anggota KPU dan Bawaslu RI akan berakhir pada tanggal April 2022.

Dia menjelaskan, pemilu terdiri atas dua tahapan, yakni persiapan dan pelaksanaan. Dia berharap dua tahapan itu dijalankan oleh anggota yang sama.

"Jangan kemudian tahapan persiapan dijalankan oleh komisioner sekarang, lalu nanti pelaksanaannya dijalankan oleh komisioner yang baru tentu ritmenya akan berbeda," katanya kepada Merdeka.com, Senin (9/8).

Karena itu, dia mendorong agar rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu RI harus dilakukan dengan baik. Proses rekrutmen harus memperhitungkan waktu pemilu pada 2024 nanti.

"Kalau untuk KPU dan Bawaslu RI, 2021 ini harus sudah ada, bulan Oktober Timsel harus sudah ada. Jadi 2022 sudah masuk jabatan baru. Saya kira itu tidak terlalu mengganggu," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Alwan, yang patut diperhatikan tidak saja pergantian anggota KPU dan Bawaslu RI semata. Pergantian anggota KPU dan Bawaslu di level daerah juga harus diperhatikan. Lantaran tidak seragam antara satu daerah dengan yang lainnya.

"Ada yang berbeda-beda selesai masa jabatannya. KPU dia tidak serentak. Ada satu bulan menuju hari H baru berakhir masa jabatan. Ada yang sampai 2025, misalnya KPU Papua Barat," jelasnya.

Nantikan update berita KPU di Liputan6.com

"Ada di daerah Lampung itu, hampir 1 minggu menjelang hari H berakhir masa jabatan. Jadi perlu untuk menyeragamkan akhir masa jabatan KPU pada level Kabupaten/Kota dan Provinsi," imbuh dia.

Alwan mendorong agar rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di level Provinsi dan Kabupaten/Kota dipercepat. Dengan demikian ritme tahapan pemilu tidak terganggu.

"Mempercepat rekrutmen penyelenggara dalam hal. ini KPU dan Bawaslu agar tidak mengganggu tahapan pemilu, baik persiapan maupun pelaksanaan. Karena persiapan oleh siapa, nanti pelaksanaan oleh orang yang berbeda," tegas dia.

"Orang yang baru untuk melakukan tahapan pelaksanaan harus beradaptasi dulu. Dengan lingkungan kerja baru, apalagi yang terpilih orang yang belum berpengalaman, itu akan sulit untuk membangun prinsip kerja kolektif yang diamanatkan UU bagi KPU dan Bawaslu," tandas Alwan.