Masa tenang, peresmian masjid KH Hasyim Asyari disarankan diundur

Merdeka.com - Masjid KH Hasyim Asyari yang berada di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, menurut rencana akan diresmikan Presiden Joko Widodo, Minggu (16/4) mendatang. Wakil Gubernur nonaktif DKI Djarot Saiful Hidayat sudah mengundang secara lisan keluarga besar KH Hasyim Asyari untuk hadir dalam peresmian itu.

Undangan secara lisan itu disampaikan cawagub DKI nomor urut 2 itu kepada KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, cucu KH Hasyim Asyari. Namun, waktu peresmian masjid berbarengan dengan masa tenang Pilgub DKI.

Seperti diketahui, di saat yang sama dengan peresmian masjid, masa cuti kampanye Ahok-Djarot sudah berakhir. Keduanya per 16 April akan kembali aktif menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, Ahok-Djarot bisa saja hadir dalam peresmian karena sudah kembali aktif sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI. Namun demikian, status cagub cawagub pada keduanya masih melekat. Dia menilai kehadiran keduanya akan menjadi sorotan publik dan bisa memberi efek seperti kampanye.

"Jadi kehadiran Ahok-Djarot pada peresmian masjid tersebut dapat ditafsirkan diselimuti motif kampanye, apalagi waktu peresmiannya di hari tenang tiga hari sebelum hari pencoblosan," katanya dalam keterangannya, Jumat (14/4).

Dia menjelaskan, hal itu dalam teori komunikasi politik disebut 'imaging policy' atau melakukan pencitraan melalui kebijakan atau dalam posisi sebagai pengambil kebijakan. Pencitraan adalah bagian penting dalam tujuan kampanye.

Lebih lanjut dia mengatakan, secara undang-undang, tidak ada larangan bagi Ahok-Djarot untuk menghadiri sebuah seremoni peresmian oleh Presiden di wilayah kerjanya. Namun, persoalannya momentum tersebut terjadi tiga hari jelang pencoblosan Pilgub DKI alias di masa tenang.

"Solusi terbaiknya adalah waktu peresmian masjid sebaiknya ditunda setelah hari pencoblosan, yaitu setelah tanggal 19 April agar tidak menimbulkan masalah di masa tenang," katanya.

Menurutnya hal itu bisa saja dilakukan seperti penundaan pembacaan tuntutan sidang Ahok. Sebab, acara tersebut bisa mempengaruhi publik.