Masa tenang Pilkada DI Yogyakarta rawan potensi serangan fajar
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta mewaspadai praktik politik uang berupa serangan fajar menjelang pemilihan 9 Desember di Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul. Sebab di masa tenang seperti sekarang ini, potensi politik uang sangat mungkin dilakukan.
"Masa tenang seperti sekarang ini rawan potensi pelanggaran. Ada money politik serangan fajar, ini yang kita waspadai," kata kepala Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Yogyakarta Sri Rahayu Werdiningsih, Senin (12/3).
Sejauh ini, Bawaslu sendiri sudah mengendus dugaan politik uang di Kabupaten Bantul. Dan hal tersebut kini sudah diteruskan ke pihak Kepolisian.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
-
Di mana ketoprak Polres Bantul dipentaskan? Pagelaran Ketoprak di halaman depan Pasar Bantul pada Selasa (26/9) malam itu mengambil judul Jaga Warga.
-
Mengapa Polres Bantul membuat ketoprak? 'Kita berharap melalui pagelaran ini, masyarakat tertarik menyaksikan dan menyimak karena di balik skenario cerita disisipkan pesan-pesan kamtibmas dalam rangka mencegah maupun memberikan informasi jenis-jenis kejahatan terbaru,'
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Kenapa PAN melaporkan kasus perusakan APK ke Bawaslu? 'Kami sengaja laporkan ke Kepolisian dan Bawaslu karena hal ini merupakan tindakan kriminal, agar tidak terulang lagi,' kata Anton Purba di Kantor Bawaslu Kota Kediri.
"Kalau money politik itu ranahnya sudah pidana, itu wilayahnya polisi. Kemarin sudah ada dugaan dan sudah diteruskan," ujarnya.
Untuk mencegah potensi politik uang, Bawaslu pun sudah menugaskan pengawas TPS untuk juga melakukan pengawasan sejak masa tenang.
"Antisipasinya yaitu menggerakkan pengawas TPS. Kita tahun ini punya pengawas TPS, ini tidak hanya mengawasi proses saat di TPS, tapi juga money politik pada masa tenang," tegasnya.
Sejauh ini pelanggaran dalam masa kampanye di tiga kabupaten relatif minim. Di Sleman sendiri ada 12 pelanggaran, di Bantul ada 28 pelanggaran dan di Gunungkidul 16 pelanggaran.
Pelanggaran tersebut meliputi pelaksanaan kampanye, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga dugaan politik uang dan kekerasan serta penganiayaan. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Semarang memproses dua pelanggaran pemilu Caleg berupa money politic di Kecamatan Tembalang dan Kecamata
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaBawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada
Baca SelengkapnyaKepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaDugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu ini terjadi di Kabupaten Purbalingga dan Karanganyar.
Baca Selengkapnya'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.
Baca SelengkapnyaDalam penurunan terhadap APK tersebut, Bawaslu dibantu TNI Polri serta Satpol PP.
Baca Selengkapnya