Masalah lingkungan di Indonesia akan dibawa ke PBB
Merdeka.com - Permasalahan lingkungan dan alam di Indonesia masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Sebab, berbagai permasalahan seperti polusi udara, pembalakan liar dan lain-lain masih saja terjadi.
Jika tidak diantisipasi hal itu bisa menjadi bom waktu. Saat ini saja banjir sudah terjadi di mana-mana. Begitu pula cuaca ekstrem.
Utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk Perubahan Iklim sekaligus Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Rachmat Witoelar, mengaku akan membawa persoalan itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhir 2014 ini.
-
Kenapa Indonesia menuntut pendanaan negara maju? Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia? Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi.
-
Apa yang ingin dicapai Inda untuk taman rekreasi di Bali? Pemilik usaha Junglegold Bali ini baru saja terpilih kembali sebagai Ketua PUTRI Bali untuk periode 2022-2026. Pelantikannya di Gedung Kerta Ghosana Badung disaksikan oleh Menparekraf Sandiaga Uno dan Bupati Badung Giri Prasta, Kamis (16/11).Inda menyebut, sejak PUTRI Bali dibentuk kembali sekitar 5 tahun, sudah ada 100 destinasi wisata rekreasi yang menjadi anggota. Beberapa diantaranya termasuk yang ikonik seperti Taman Safari Indonesia (TSI) Bali dan kawasan Garuda Wisnu Kencana.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
"Ya akhir tahun ini kami akan laporkan ke PBB terkait permasalahan lingkungan di Indonesia," katanya saat ditemui di Gedung Negara Pakuan Bandung, Jumat (21/2).
Dalam laporan permasalahan lingkungan yang ada diharapkan Indonesia mampu mendapatkan suntikan dana dari dunia internasional. Sebab, hutan Indonesia menjadi paru-paru dunia.
"Kita ingin menyampaikan agar nantinya kesehatan lingkungan dan hutan air, hubungan dengan itu bisa terus ditindaklanjuti," ujarnya.
"Kita ingin kasih lihat bahwa kita sudah melakukan untuk Indonesia, jadi dengan kita perlihatkan nanti dunia bisa peduli," ujarnya.
Sementara mengenai Sungai Citarum, dia menilai telah terjadi kerusakan lingkungan yang amat parah. "Jadi Sungai Citarum itu salah satu sungai yang mengalir sampai ke 300 hektare, jadi jangan terlantar dan ini menyangkut perbaikan struktural fisiknya maupun kultural orangnya," ungkapnya.
Permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian alam seperti hutan maupun sungai erat kaitannya dengan persoalan perubahan iklim.
"Dan di Jabar itu adalah salah satu provinsi yang paling besar di Indonesia ini, dan sayang sekali kalau ini ditelantarkan," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Putu menyebut untuk level legislatif atau Parlemen se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan pentingnya tindakan kolektif dari anggota G20 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia mendapatkan suntikan dana Rp7,67 triliun dari PBB.
Baca SelengkapnyaUpaya memitigasi dampak perubahan iklim yang dilakukan akan sia-sia tanpa adanya dukungan investasi maupun pendanaan murah dari negara-negara maju.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca SelengkapnyaIndonesia juga menyimpan harta karun berupa potensi energi baru dan terbarukan (EBT) bagi pengembangan ekonomi hijau.
Baca SelengkapnyaDibantu PBB, Indonesia Bangun Sistem Kesehatan yang Tahan Terhadap Perubahan Iklim
Baca SelengkapnyaNilai kerugian Indonesia akibat perubahan iklim setara 0,5 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaTantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi, pascatambang, dan kemiskinan di daerah yang kaya SDA.
Baca SelengkapnyaDalam upaya untuk memahami dan mengatasi masalah ini, artikel-artikel lingkungan muncul sebagai sumber informasi yang berharga.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan perubahan iklim menjadi masalah pemerintah di seluruh dunia.
Baca Selengkapnya