Masalah Pasar Turi tak kunjung selesai, Khofifah janji fasilitasi para pedagang

Merdeka.com - Pasca-terbakar sejak 2007 silam, Pasar Turi yang merupakan pasar legendaris di Kota Surabaya, masih menyisakan persoalan hingga saat ini. Meski gedung baru sudah dibangun, ternyata belum menyelesaikan persoalan para pedagang Pasar Turi lama.

Problem para pedagang pasar tradisional yang beberapa kali terbakar inipun, ikut menyita perhatian Cagub Jawa Timur urut 1, Khofifah Indar Parawansa untuk melihat persoalannya lebih dekat. Jumat (4/5), mantan Menteri Sosial itu menyambangi para pedagang Pasar Turi lama di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Saat berdialog dengan para pedagang, Khofifah berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara para pedagang, kontraktor, dan pemerintah untuk penyelesaian persoalan di Pasar Turi, yang kali terakhir terbakar pada 2012 silam. Upayanya nanti, yaitu mempertemukan pemerintah kota dan investor untuk membuka kembali kontrak yang sebelumnya sudah ditawarkan ke para pedagang.

"Ini bukan hanya infrastrukturnya, karena ini TPS. Jadi harus dikembalikan hak mereka yang dulu memiliki stan di Pasar Turi dan terbakar," tegas Khofifah.

Pasca-terbakar pada medio 2007 dan kembali terbakar di tahun 2012, hingga saat ini para pedagang Pasar Turi lama bertahan di TPS, meski gedung baru sudah rampung dibangun. Total jumlah pedagang mencapai 3.784 orang, dan yang masih bertahan di TPS terdata 999 pedagang.

Sementara dari gelar dialognya dengan para pedagang, perempuan yang juga ketua umum PP Muslimat NU ini menerima informasi jika para pedagang Pasar Turi lama telah membeli stan baru di gedung yang baru. Namun, dari cerita para pedagang, ternyata mereka masih diminta membayar pungutan di luar kontrak.

"Rasanya harus segera dikomunikasikan. Mereka ini harus segera menempati stan barunya, mereka ini pemilik stan di Pasar Turi yang terbakar. Harus dikembalikan kepada hak dasar mereka," tegas Khofifah.

Jadi, lanjutnya, renegosiasi harus dilakukan. Kemudian membuka kembali kontrak-kontrak yang sebelumnya ditawarkan ke pedagang. "Dan melihat kembali apa yang sebetulnya menjadi keputusan kontrak yangv saat itu dilakukan," sambungnya.

Di tempat sama, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Turi (HPP), M Taufik mengaku, saat gedung baru Pasar Turi selesai dibangun, investor meminta para pedagang membayar harga sesuai kondisi stan yang ingin ditempati. "Para pedagang sudah membayar stannya sekitar 80 persenan," kata Taufik.

Namun seiring perjalanan waktu, lanjutnya, ada pungutan lain yang harus dibayar pedagang sebagai syarat bisa menempati stan Pasar Turi baru yang sudah dibayar 80 persen tersebut. Jenis pungli itu salah satunya adalah pajak ilegal karena tidak disetorkan ke negara.

"Pedagang sudah membayar (pungli) 10 persen, terus pedagang masih ditarik lagi PBHTP 5 persen, tidak disetorkan ke negara," keluhnya.

Tak hanya itu, para pedagang juga diminta pembayaran sertifikat strata title. Padahal Wali Kota Tri Rismaharini pernah menegaskan, tidak ada sertifikat tersebut. "Itu (sertifikat) ditarik Rp 10 juta, bahkan bisa lebih. Lho, di sini (persoalan) negara tidak hadir," keluh Taufik.

Diakui Taufik, sejak persoalan Pasar Turi muncul hingga hari ini, Khofifah merupakan satu-satunya pejabat, selain Risma, yang hadir dan mendengarkan keluh kesah para pedagang di TPS. Dan atas kunjungan Khofifah hari ini, para pedagang Pasar Turi lama inipun mengaku siap memberikan dukungannya untuk Paslon urut 1 di Pilgub Jawa Timur 27 Juni mendatang.

Para pedagang juga mendoakan Khofifah-Emil menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur lima ke depan. "Mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu Khofifah ini, bisa menjembatani, bisa menyelesaikan masalah Pasar Turi," harap Taufik.

Sekadar tahu, di tahun 1950, Pasar Turi kali pertama terbakar. Kemudian 1969 kembali terbakar, menyusul yang ketiga di tahun 1978. Medio 2007, kembali terbakar dan yang paling parah terjadi di 2012. Namun, saat pembangunan gedung baru diambil alih PT Gala Bumi Perkasa (GPB) persoalan mulai muncul seperti yang dikisahkan para pedagang. Bahkan, Wali Kota Risma sempat dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh pihak PT GPB pada 2015 silam. (mdk/cob)