Masalah perut jadi alasan penghuni Dolly menolak ditutup

Merdeka.com - Imbas dari penutupan lokalisasi Gang Dolly dan Jarak, di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, jelas bisa dipastikan akan berdampak pada perekonomian para mucikari, pekerja seks komersial (PSK), maupun pada masyarakat sekitar. Mereka selama ini menggantungkan hidup di geliat prostitusi.

Namun, kondisi itu tak mempengaruhi sikap tegas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk tetap menutup Gang Dolly dan Jarak pada 19 Juni mendatang. Ngototnya Risma ada beberapa alasan, yaitu Perda Nomor 7 tahun 1999, tentang larangan bangunan dijadikan tempat asusila, ingin mengangkat martabat kaum wanita, dan menyelamatkan generasi muda dari lingkungan lokalisasi.

Niat baik wali kota berjuluk singa betina ini, ternyata mendapat perlawanan dari masyarakat sekitar, mucikari, PSK, dan beberapa elemen masyarakat. Bahkan Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana juga berada di gerbong orang-orang yang menentang.

Alasannya klasik, masalah perut. Jika Surabaya disterilkan dari lokalisasi, bagaimana mereka hidup. Sementara sudah berpuluh-puluh tahun mereka menggantungkan hidup mereka dari geliat prostitusi. Usaha mereka sudah dijalankan turun-temurun dari generasi ke generasi.

Meski rencana Risma ini (penutupan lokalisasi), juga dibarengi dengan solusi. Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu, tetap memperhatikan ekonomi para penghuni lokalisasi dengan memberi pesangon hingga mereka benar-benar mandiri. Mereka juga dilatih keterampilan sesuai bakat mereka masing-masing.

Namun, janji Risma itu dianggap omong kosong dan hanya pandai berbohong. Itu dibuktikan dengan tulisan spanduk yang membentang di setiap sudut lokalisasi.

Dan jika penutupan itu tetap dilakukan, menurut salah satu PSK di Gang Dolli, Luluk, praktis mata pencahariannya akan hilang. Belum lagi, masalah utang ke mucikari yang juga belum terbayar, akan menjadi masalah baginya.

"Siapa nanti yang akan membayar utang-utang kami. Rata-rata yang di sini, terikat utang ke mami (sebutan pemilik wisma atau mucikari)," aku PSK yang mengaku janda anak satu tersebut.

Dia juga belum tahu akan ke mana jika Dolly dan Jarak ditutup. "Kalau mencari tempat lain, utang saya akan bertambah. Bagaimana tidak, wong nanti di tempat baru saya juga akan terikat dengan utang lagi. Kalau pulang ke desa mau cari makan di mana lagi," aku perempuan asal Solo, Jawa Tengah itu.

Tak hanya Luluk, salah satu penghuni Gang Dolly yang lain juga mengungkap hal yang sama. Itu diutarakan saat menggelar pertemuan dengan Whisnu, Rabu lalu di Balai RW VI, Kelurahan Putat Jaya di Jalan Dukuh Kupang.

"Ibu Wali Kota (Risma) dan Bapak Gubernur (Soekarwo), seolah memandang kami sampah dan memaksa ditutup. Jika yang ditawarkan (pesangon hingga bisa mandiri) itu benar, saya ingin bukti," tegas si mucikari.

Kalau ini tidak berhasil (hanya janji), ancam dia, mereka siap melawan. "Terus terang kita capek. Pemerintah itu bohong belaka. Kita sudah bisa menghidupi keluarga lebih baik, dan membawa teman-teman menjadi lebih baik. Dari pada kami diam diri seperti kemarin."

Kalau pemerintah mempunyai pikiran, masih menurut dia, alangkah baiknya. Tolong dibuktikan dulu, pasti mereka akan ikuti langkah pemerintah. "Sekarang kita ini, waktu reformasi banyak yang buruh di PHK, seperti kemarin banyak pekerja out sourcing, hanya tiga tahun bekerja dan akhirnya menderita lagi. Kenapa ini yang tidak diperjuangkan. Kemarin peristiwa Lapindo, sampai ada yang meminta-minta," sambung dia dengan nada keras.

Sekali lagi, si PSK Gang Dolly itu menegaskan, agar Risma sebagai wali kota yang peduli dengan warganya untuk membuktikan tanggung jawabnya. "Tolong dibuktikan dulu. Kita sebagai warga negara juga punya hak untuk hidup, katanya hak azasi manusia, itu katanya orang yang bersekolah. Jelas kami menuntut itu," ucap dia masih dengan nada tinggi.

"Saya sendiri saja tidak dihargai, mentang-mentang pemerintah seenaknya. Kita ingin dihargai. Kalau bisa membuktikan itu, bapak (ditujukan ke Whisnu yang tengah bernegosiasi soal nilai pesangon) adalah orang terbaik di Jatim. Tolong disampaikan ke gubernur dan wali kota."

Dia meminta pemerintah tetap memberi perhatian kepada warganya. "Tolong dong nasib kita diperjuangkan, jangan pokoknya, katanya tidak boleh pokoknya. Kami menghargai pemerintah, jadi hargai pula kami," pungkas dia.