Masalah terorisme, ISIS jadi salah satu fokus BNPT

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menyusun program penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif tahun depan. Salah satunya pemantapan program deradikalisasi yang lebih efektif.

"Permasalahan terorisme sudah kita urut. Dari situ diketahui bahwa kita harus mengkombinasikan langkah-langkah penanggulangan terorisme dengan 'bermain' lebih proaktif di hulu hilir," kata Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius di Kantor BNPT, Senin (5/12).

Pihaknya terus menghandel semua persoalan terorisme di Indonesia. Saat ini keberadaan kelompok radikal ISIS menjadi fokus dalam mengatasi persoalan terorisme. Salah satunya, mencegah Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke Suriah untuk bergabung ke ISIS.

"Sekarang kita antisipasi bagaimana mereka nanti kembali. Soalnya keberadaan mereka kembali di Indonesia sangat bahaya, bila sampai melakukan aksi terorisme," katanya.

Selain itu, kondisi dan peta terorisme di dalam negeri juga menjadi fokus BNPT. Salah satunya belajar dari kasus teror bom Samarinda yang dilakukan oleh mantan napi terorisme. Karena itulah program deradikalisasi ini terus dibenahi dan dimaksimalkan karena ini tidak hanya menyangkut tentang membina napi terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan, tapi juga membina dan mengarahkan mereka agar tidak kembali menjadi teroris.

Suhardi mengatakan, saat ini BNPT memiliki kelompok ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dari pemikiran para ahli itu nantinya akan diurai permasalahan terorisme dari hulu sampai ke hilir, serta bagaimana program deradikalisasi di dalam Lapas, di luar Lapas, juga cara menetralisir WNI yang kembali dari Suriah.

"Kembalinya mereka ini akan menjadi problem besar, manakala kita tidak bisa mereduksi tingkat radikalisasi mereka. Ini menjadi tugas BNPT untuk mengedepankan langkah-langkah tersebut," katanya.

Mantan Kabareskrim ini mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah koordinasi pencegahan terorisme dengan lembaga dan kementerian terkait. Kalau awalnya sesuai Keputusan Menko Polhukam ada 17 kementerian, tapi dalam perkembangannya banyak kementerian yang ingin berkontribusi sehingga ada 25 kementerian yang berada di bawah koordinasi BNPT dalam penanggulangan terorisme.

Selain itu, BNPT juga tengah menyelesaikan pembangunan pusat deradikalisasi. Diharapkan, pusat deradikalisasi itu sudah beroperasi Januari 2017 dan harus berstandar internasional dari segi security system dan program deradikalisasinya.

"Dalam program itu nanti ada psikolog dan ulama datang yang datang untuk memberikan panduan sebelum napi terorisme kembali ke masyarakat. Artinya sebelum mereka keluar, kita harus bisa mereduksi tingkat radikalisasi, sehingga saat keluar mereka benar-benar telah 'sembuh," katanya.