Follow
Masinton: Pelindo milik publik, bukan perusahaan kakek moyang Lino
Merdeka.com - Direktur Utama Pelindo II RJ Lino berencana melaporkan anggota DPR berinisial MP atas dugaan pencurian dokumen milik PT Pelindo II ke Bareskrim Polri. Beredar kabar inisial itu merujuk pada politisi PDIP Masinton Pasaribu. Masinton pun geram.
Masinton menganggap laporan itu menunjukkan bahwa RJ Lino menghalangi DPR bongkar kasus besar di Pelindo II. Hal ini justru membuat dirinya merasa tertantang.
"Pelindo itu badan usaha milik negara. Emang apa dia? Itu perusahaan publik milik negara. Bukan perusahaan kakek moyang Lino. Sampaikan, biar ada bahan lagi buat laporin," kata Masinton di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (22/10).
-
Apa yang diyakinkan oleh Menkominfo terkait Revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Siapa yang meminta polisi transparan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Bagaimana Tirto membongkar skandal? Melalui Medan Prijaji edisi 1909, ia membongkat skandal yang melibatkan seorang pejabat daerah di Purworejo, A. Simon.
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Kenapa Masinton Pasaribu usulkan hak angket ke MK? Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan penggunaan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya terkait batas usia capres-cawapres dinilai tidak berlandaskan konstitusi.
Masinton menegaskan bahwa publik berhak mengakses dokumen berkaitan dengan pelbagai fakta pembongkaran kasus Pelindo II. Maka dari itu, publik turut bertanggungjawab jika terjadi penyelewengan dalam institusi milik BUMN tersebut.
"Semua kita bukan hanya DPR, kita rakyat, teman-teman pers juga punya investasi di sana. Kita wajib mengawasi itu sama-sama. Kalau dia mau lapor, laporkan," tuturnya.
Seperti diketahui, rencana laporan itu disampaikan salah satu anggota tim kuasa hukumnya, Rudi Kabunang kemarin, Rabu (21/10) di Kompleks Mabes Polri. Rudi menjelaskan bahwa pihak Pelindo merasa ada dokumen keluar tanpa sepengetahuan. Menurutnya dokumen itu dipegang oleh salah satu Anggota DPR berinisial MP.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mario Dandy Satriyo mengaku tidak tahu perusahaan kedua orang tuanya, termasuk PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme), digunakan untuk menampung dana gratifikasi.
Baca Selengkapnya
Selama ini, Bung Karno identik dengan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca Selengkapnya
Said Didu dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik berdasarkan barang bukti video di media sosial.
Baca Selengkapnya
Tim hukum Said Didu menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Said Didu dengan pelapor Maskota.
Baca Selengkapnya
Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin
Baca Selengkapnya
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca Selengkapnya
Said dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Baca Selengkapnya
Pernyataan lengkap Indosat Ooredoo Hutchison atas tudingan karyawan LintasArta bocorkan data PDN.
Baca Selengkapnya
Bansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.
Baca Selengkapnya
Konten itu, lanjut Fatia juga demi menguji keterbukaan negara ihwal dugaan keterlibatan bisnis ekstraktif yang dianggap berdampak pada situasi HAM di sana.
Baca Selengkapnya
Ganjar memastikan kalau bansos yang diberikan oleh masyarakat dari anggaran telah disiapkan pemerintah.
Baca Selengkapnya