Masinton: Sidang rakyat di Den Haag cuma seremonial, kayak kita demo

Merdeka.com - Anggota Komisi III Masinton Pasaribu angkat bicara soal digelarnya sidang rakyat internasional atau international people's tribunal untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 digelar di Den Haag, Belanda. Masinton menilai sidang itu hanya sekadar seremonial saja.

"Itu cuma opening art saja. Seperti kita demo-demo gitu. Nggak ada kekuatan hukum,"kata Masinton saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/11).

Karena itu Masinton enggan berkomentar banyak mengenai materi dan dakwaan yang disebutkan dalam sidang tersebut. Semisal para terdakwa disebut melakukan sembilan pelanggaran HAM berat. Rinciannya, para pelaku terlibat pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, penganiayaan dan propaganda, ditambah satu dugaan khusus berkolaborasi dengan negara lain dalam kejahatan kemanusiaan.

Menurutnya, dakwaan itu tidak memiliki kekuatan hukum. "Nggak ada kekuatan hukum. Ah pelakunya juga nggak kena (hukum)," ucapnya.

Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digagas para aktivis HAM. Pengadilan rakyat digelar karena mereka ingin membuktikan kalau benar-benar terjadi pelanggaran berat HAM pada dekade tersebut yang menurut mereka justru tidak diselidiki dan diakui oleh Indonesia.

Ketua Yayasan IPT Nursyahbani Katjasungkana mengatakan yang hadir dalam forum ini adalah sejarawan, penyintas, eksil politik, disokong saksi ahli. Penelitian ilmiah yang jadi rujukan membentang dari 1971 sampai 2014, melibatkan 40 akademisi dari beragam latar dan bangsa.

Para pegiat mencoba lagi menguak sejarah, kendati penelitian Komnas HAM pada 2003 soal pembantaian 1965 ditolak pemerintah RI. Apalagi Presiden Joko Widodo mengklaim mendukung upaya pengungkapan pelanggaran HAM berat di masa lalu selama kampanye pilpres.