Masyarakat Sulsel diminta tak cepat percaya informasi di medsos
Merdeka.com - Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengajak masyarakat tidak percaya dengan berbagai informasi sumir dari media sosial (medsos). Ini seiring maraknya pernyataan bernada provokasi melalui sarana komunikasi digital itu.
"Saya imbau, jangan percaya dengan medsos. Kalau ada medsos yang aneh-aneh tentang Makassar, Sulsel, silakan tanya Kapolda Sulsel, tanya saya, benar enggak ini. Jangan langsung menyebarkannya lagi," tegas Agus usai memantau malam misa Natal di Makassar, Sabtu (24/12).
Dia juga minta berbagai pihak mengeluarkan pernyataan bernada provokatif segera disadarkan. Sebab, tidak menutup kemungkinan mereka bakal dijerat undang-undang ITE.
-
Bagaimana Polisi Pekanbaru melibatkan admin medsos untuk cegah hoax? Polresta Pekanbaru mengambil langkah inovatif dengan melibatkan admin media sosial publik dalam upaya mencegah hoaks dan isu sara selama Pemilu 2024.Kolaborasi ini terwujud dalam diskusi santai antara Satreskrim Polresta Pekanbaru, dipimpin oleh Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra, dan sejumlah admin media sosial di salah satu kafe di Pekanbaru.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks BSI? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
"Kita keras, tidak bisa main-main. Keras dalam artian mengedepankan aspek hukum," ungkapnya.
Ditanya mengenai penjagaan di daerah-daerah perbatasan Sulsel, Sulbar dan Sultra, Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan, tiga daerah itu saling bersinggungan terutama dengan wilayah Poso, Sulawesi Tengah yang kini masuk wilayah hukum Kodam XIII/Merdeka, pecahan Kodam VII/Wirabuana.
Pihaknya telah melakukan upaya antisipasi masuknya berbagai kelompok intoleransi di wilayah perbatasan itu dengan operasi teritorial dan operasi intelijen. Operasi intelijen ini termasuk di dalamnya gabungan TNI dan Polri.
"Kita melihat, kelompok-kelompok itu punya tempat-tempat tertentu. Itu yang kita waspadai. Tapi saat ini belum terlihat geliat apa-apa. Mari kita bersama-sama menjaga kita punya daerah, saya yakin itu karena sesuai filosofi masyarakat di sini, di daerah lain boleh kacau, di kampung kita jangan dibuat kacau," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akun TikTok diduga telah mengunggah video editan dari foto tangkapan layar media
Baca SelengkapnyaMenurut Bery, hoaks menggunakan kecerdasan buatan memang sudah cukup meresahkan.
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaRuang digital harus diisi dengan konten-konten yang positif dan karya yang baik.
Baca SelengkapnyaFenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaAgar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku pernah mendapati dirinya disebut memaki-maki, padahal dia merasa tidak pernah melakukan hal tersebut
Baca SelengkapnyaMengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks
Baca SelengkapnyaPara admin untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran kabar bohong atau isu SARA.
Baca Selengkapnya