Politikus PDIP ajak KPK usut kongkalikong di balik pembahasan PKPU

Merdeka.com - Aturan yang memperbolehkan terpidana percobaan menjadi peserta di Pilkada menuai polemik. Sejumlah pihak menyatakan penolakan atas norma yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah itu. Salah satunya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Melalui akun Twitternya, Laode mengaku tidak setuju dengan aturan tersebut. Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan mengapresiasi sikap Laode. Arteria meminta KPK menelusuri dugaan praktik korup dalam pembahasan norma terpidana boleh ikut Pilkada yang dilakukan DPR dan pemerintah.

"Saya apresiasi pendapat Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, tapi tidak cukup untuk itu. KPK wajib hukumnya untuk menelisik ada tidaknya perilaku koruptif selama proses pembahasan norma PKPU tersebut," kata Arteria melalui pesan singkat, Jumat (16/9).

Dugaan Arteria bukan tanpa dasar. Dia curiga ada kongkalikong dalam pembahasan norma tersebut. Hal itu terlihat dari rekaman rapat di mana terlihat pihak-pihak terkesan 'ngotot' norma tersebut diteken. Padahal, KPU sendiri telah membuat draf usulan yang sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Kecurigaan lainnya, kata Arteria, terlihat dari prosedur, tata cara pengambilan keputusan, hingga materi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dianggap ganjal.

"Kan bisa dilihat dari aspek formal, apakah prosedur, tata cara pengambilan keputusan dan kesimpulan yang disepakati bersama itu sesuai dengan aturan. Juga dapat mencermati rekaman persidangan di mana sangat jelas peran siapa yang memaksakan kehendak, mulai dari pengaturan jadwal, menghadirkan ahli, serta permufakatan jahat terkait materi kesimpulan RDP," terangnya.

Politikus PDIP ini mengaku siap jika penegak hukum ingin meminta keterangan soal dugaan 'permufakatan jahat' pembahasan PKPU itu. Dia juga meminta KPK turun tangan mengusut kecurigaan tersebut.

"Saya membuka diri untuk didengar keterangannya termasuk untuk memberi masukan ke depan terkait potensi penyimpangan dan atau perilaku koruptif seperti 'perdagangan pengaruh' yang patut dicermati," tegasnya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan penolakannya terhadap norma baru yang memperbolehkan terpidana percobaan ikut serta dalam Pilkada. Sikap itu disampaikan Laode dalam cuitan di akun twitter miliknya.

"Mantan NAPI korupsi jadi bupati dan mantan NAPI korupsi dibolehkan ikut pemilihan gubernur lagi. Negeri ini memang SAKIT @KPK_RI," tulis @LaodeMSyarief.