Mau dicoret DPR karena bukan lulusan hukum, ini pembelaan Johan Budi

Merdeka.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang sekarang menjadi Plt Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan bahwa jika dia terancam dicoret dari uji kelayakan komisi III DPR karena tak bergelar akademis sarjana hukum. Dia mengatakan seharusnya dijelaskan sejak awal oleh Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

"Pansel lah yang menurut saya bisa mendefinisikan apa yang disebut berpengalaman 15 tahun di bidang hukum dan ekonomi," ujar Johan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).

Johan mengakui bahwa dirinya merupakan lulusan S1 Teknik Gas dan Petrokimia Universitas Indonesia. Namun dia memiliki pengalaman 15 tahun di bidang hukum.

"Saya memang bukan sarjana hukum, saya sarjana teknik. Kalau mau dipermasalahkan seharusnya sejak saya mendaftar di pansel dibocorkan terlebih dahulu. Persepsi tentang saya tidak sarjana hukum itu, harusnya dicoret sejak Pansel dong," tuturnya.

Johan menyerahkan pada komisi III DPR menilai sendiri apa yang dimaksud syarat pimpinan KPK harus berpengalaman di bidang hukum. Apakah secara akademis atau tidak.

"Sekarang interpretasi itu ada di komisi III. Persyaratan tidak harus sarjana hukum. Tentu saya kembalikan pada ibu bapak komisi III apakah berpengalaman di bidang hukum atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai Calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi yang sekarang menjadi Plt Pimpinan KPK Johan Budi tak layak lolos menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu kembali.

"Staf ahli Komisi III DPR melakukan tracking, Johan Budi tidak layak jadi pimpinan KPK," kata Nasir Djamil di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (14/12).

Selain itu menurut Politikus PKS ini, Johan Budi tak menempuh jenjang S1 bidang hukum.

"Nanti kita konfirmasi soal pengalaman beliau di bidang hukum karena dia kan S1-nya bukan di bidang hukum. Mudah-mudahan dia bisa menjelaskan dengan baik," tuturnya.