Follow
May day, pemerintah groundbreaking 10 ribu rumah susun untuk buruh
Merdeka.com - Pemerintah akan mendirikan 10 ribu unit rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang diperuntukkan bagi buruh. Rencananya groundbreaking atau pemasangan tiang pancang rusunawa akan dilakukan di Semarang saat bertepatan dengan may day atau 1 Mei 2015.
"Dalam rangka menyambut may day tahun ini, salah satu kegiatan yakni ground breaking untuk perumahan buruh sebanyak 10 ribu rusunawa," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, usai mengunjungi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) Bandung, Kamis (19/3).
-
Dimana lokasi rumah murah itu? Lokasinya terbilang strategis dan masih di kawasan Kota Bandung, wilayah Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik.
-
Apa jenis rumah yang disediakan? Mengutip Liputan6, Kamis (13/7) Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan jika unit-unit rumah itu nantinya akan berbentuk rumah susun yang memiliki 10-11 lantai.
-
Siapa yang menghuni pemukiman? Analisis genetik pada tulang manusia yang digali menunjukkan hubungan erat antara penduduk pemukiman ini dengan kelompok lain di China selatan dan Asia Tenggara.
-
Dimana biasanya permukiman dirancang? 'Kawasan permukiman biasanya dirancang untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warga yang tinggal di dalamnya,' ujar Yunus dalam tulisannya.
-
Dimana program reformasi kelurahan diterapkan? Pada 19 Oktober 2023 lalu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumpulkan lurah atau kepala desa se-DIY untuk mengikuti peluncuran program reformasi kelurahan yang secara resmi dimulai tahun ini.
-
Dimana desain rumah di sawah banyak diterapkan? Desain rumah di area dekat sawah merupakan pilihan yang bagus saat kamu lelah dengan hiruk pikuk kehidupan di kota, dan ingin mencari suasana baru yang menyegarkan.
Saat ini sudah ada sembilan provinsi yang siap menyediakan lahan untuk perumahan buruh. Lokasinya yakni DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali.
Pembangunannya akan dilakukan di sekitar kawasan industri tempat para buruh bekerja.
"Yang pasti 10 ribu bentuknya akan rusunawa. (Yang siap) ada di 9 provinsi. Salah satu di antaranya adalah Jabar dan Jateng," jelasnya.
Dia menambahkan, rusunawa untuk buruh ini merupakan kombinasi program pemerintah 1 juta perumahan rakyat. "Ini akan dikombinasikan dengan program 1 juta perumahan rakyat," paparnya.
Pembangunan rusunawa untuk buruh ini diharapkan dapat menekan biaya perumahan dan transportasi bagi para pekerja. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Prabowo meminta agar lahan-lahan yang disita oleh negara dipergunakan untuk membagun rumah dengan cara legal.
Baca Selengkapnya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Pemindahan warga menunggu arahan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.
Baca Selengkapnya
Ara juga mengatakan pemerintah telah membangun 40 ribu rumah murah untuk rakyat per Oktober 2024
Baca Selengkapnya
Kementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri di IKN.
Baca Selengkapnya
Progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN secara keseluruhan per 4 Juli telah mencapai 94,65 persen.
Baca Selengkapnya
Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.
Baca Selengkapnya
Pembangunan proyek 1 juta rumah untuk warga saat ini difokuskan di daerah-daerah padat penduduk.
Baca Selengkapnya
Usulan agar sebagian rusun Wisma Atlet disewakan sudah disampaiakn kepada Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
Maruarar juga menjelaskan upayanya dalam meminimalisir pembiayaan dari dana negara dengan mengajak pengusaha untuk turut berkontribusi
Baca Selengkapnya
Pembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca Selengkapnya