Mayoritas Warga Ingin Presiden Bekerja Sesuai Janji Kampanye, Bukan GBHN

Merdeka.com - Mayoritas warga menginginkan Presiden bekerja sesuai janji kampanyenya saat masa kampanye pilpres. Warga tidak ingin presiden bekerja sesuai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bertanggung jawab kepada MPR.

Hasil tersebut tertuang dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Pertanyaan yang diajukan adalah 'Presiden bekerja menurut GBHN atau sesuai janjinya pada masa kampanye pilpres?'.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, 81 persen warga menginginkan Presiden bekerja sesuai dengan janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.

"Jumlah warga yang ingin Presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN naik dari 75 persen pada survei Mei 2021 menjadi 81 persen pada survei September 2021," katanya dalam survei SMRC bertajuk 'Update Opini Publik Tentang Amandemen UUD 1945' secara virtual, Jumat (15/10).

Sedangkan, 10 persen warga menginginkan Presiden bekerja menurut Garis Besar Haluan Negara yang sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan karena itu Presiden harus bertanggung jawab pada MPR.

"Dukungan ini menurun 8 persen dari sekitar bulan Mei 18 persen menjadi 10 persen pada bulan September," kata Sirojudin.

"Yang tidak tahu dan tidak menjawab 9 persen," tandasnya.

Survei tersebut dilakukan pada 15 - 21 September 2021. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih.

Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1220 responden. Responden yang dapat diwawancara secara valid sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei ini dengan ukuran sampel tersebut sebesar +-3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.