Follow
Median: 45,3 Persen Masyarakat Tidak Setuju Ibu Kota Dipindah
Merdeka.com - Media Survei Nasional (Median) melakukan survei terhadap isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Rupanya, mayoritas masyarakat tidak setuju apabila ibu kota Negara pindah dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menyampaikan, sebanyak 45,3 persen masyarakat tidak menyetujui wacana tersebut.
"Dan sebanyak 40,7 persen mengatakan setuju. 14,0 persen mengaku tidak tahu," jelas Rico di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Di mana Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
Sebagian besar mereka yang tidak setuju berada di wilayah Pulau Jawa. Sebanyak 51,4 mereka yang tinggal di Jawa mengaku tidak setuju terkait wacana Jokowi yang terlihat tergesa-gesa itu.
Kontras dengan di Jawa, publik yang tinggal di luar Jawa justru menyambut dengan baik wacana tersebut. "Sebanyak 56,0 persen penduduk yang tinggal di luar Jawa mengaku setuju terkait pemindahan ibu kota," katanya.
Alasan Publik
Median juga menggali alasan publik terkait setuju atau tidak masyarakat tentang pemindahan ibu kota. Menurut Rico, ada tiga besar hal yang membuat mereka setuju akan wacana pemindahan ibu kota.
Antara lain, demi pemerataan ekonomi, mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta, serta mengikuti saja keputusan pemerintah.
"Sedangkan tiga hal besar yang membuat publik tidak setuju, yakni menyelesaikan terlebih dahulu masalah ekonomi dan penganggaran sebanyak 15 persen, pengeluaran uang negara bisa semakin besar, 14,2 persen, dan masalah Papua 9,3 persen," papar Rico.
Rico juga menyampaikan, dari temuan surveinya publik lebih memilih presiden untuk memfokuskan pada agenda-agenda prioritas. Sebanyak 58,6 persen mengatakan demikian.
"Agenda prioritas tersebut antara lain, ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, pengangguran dan lapangan kerja, masalah Papua, utang negara, dan lainnya," papar Rico.
Survei dilakukan pada kurun 26-30 Agustus 2019. Dengan tingkat kesalahan (margin of error) mencapai 3,9 persen. Survei menggunakan metode sampel acak berjenjang.
"Seribu responden dengan sampel dibagi secara proporsional dan menggunakan multistage random sampling," jelasnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca Selengkapnya
HNW menegaskan, PKS sejak awal sudah menolak pindahnya ibu kota.
Baca Selengkapnya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan dirinya sering merasa risau setiap mendengar pujian itu sebab Istana Jakarta dibangun oleh kolonial Belanda.
Baca Selengkapnya
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca Selengkapnya
survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca Selengkapnya
Dari publik yang setuju pindah ibu kota, sebesar 39,3 persen mengaku memilih Prabowo sebagai calon presiden.
Baca Selengkapnya
Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat pengaruh figur Jokowi dan Megawati dalam mempengaruhi pillihan publik ke PDIP
Baca Selengkapnya
Hasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Masih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan hasil yang didapat, 86,5 persen warga Jateng masih puas dengan kinerja Jokowi.
Baca Selengkapnya