Megawati perintahkan kader kepala daerah pelopori kedaulatan pangan

Merdeka.com - Politik kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi menjadi komitmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk diaplikasikan sebagai kebijakan, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Dalam rangka itu, partai nasionalis ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan pakar gizi dan pejabat terkait dari Kementerian Kesehatan dalam rangka peringatan Hari Gizi pada bulan Februari dan Hari Perempuan Sedunia pada bulan Maret 2016.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, penting bagi partainya merancang suatu gagasan bagaimana Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan dan gizi bagi anak-anak tercukupi.

"Makanya, kita undang ahli gizi untuk kembali mengumpulkan resep-resep makanan yang bergizi, yang mengandung protein empat sehat lima sempurna, yang bisa diproduksi dalam negeri dan dengan harga semurah-murahnya sebagai asupan gizi yang baik," kata Hasto di Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut Hasto, PDIP menganggap penting bahwa wajah politik Indonesia haruslah mencerminkan soal kebutuhan pokok rakyat.

"Karena itu, Ibu Megawati selalu perintahkan kader kepala daerah untuk pelopori bagaimana Indonesia berdaulat di bidang pangan, bagaimana asupan gizi baik bagi balita," jelasnya.

Hasto menyatakan, politik itu adalah bagaimana menyiapkan masa depan anak-anak bangsa. Perhatian soal pangan dan gizi itu harus diberikan, termasuk bagaimana PDIP sebagai partai memperhatikan pada ibu-ibu hamil agar asupan gizinya tercukupi.

"Ibu Megawati selalu mengingatkan kepada kaum perempuan, bahwa kedaulatan pangan dimulai dengan bagaimana penyiapan gizi bagi anak-anak kita," ujarnya.

Hasto kemudian menceritakan bagaimana Presiden Soekarno pada tahun 1963 mengumpulkan semua resep makanan asli Indonesia dalam bentuk buku yang memuat berbagai keanekaragaman resep dari hayati di nusantara ini. Di buku itu, kata Hasto, dijelaskan misalnya soal kandungan gizi dari ganyong, juga soal bagaimana kualitas resep dari pete.

Bahkan, di buku itu juga ada resep dan kandungan sayur lodeh serta bubur yang dikombinasikan dengan ikan teri. "Tetapi sekarang dikesankan seolah resep itu makanan kelas bawah. Padahal kalau kita sadar dan paham soal gizi, maka sebenarnya sangat banyak keanekaragaman hayati kita yang bisa diolah dengan gizi yang mencukupi dan harganya sangat terjangkau," tandasnya.

Selain Hasto, turut hadir dalam FGD dengan tema Keanekaragaman Hayati dan Ketahanan Pangan Sebagai Sumber Gizi Rakyat ini, Ketua DPP Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak, Sri Rahayu. Kemudian Deputi Direktur Bidang Program SEAMEO RECFON, Umi Fahmida, pakar masalah pangan dan gizi, Hira Jhamtani (Penulis Buku Lumbung Pangan Menata Ulang Kebijakan Pangan), dan Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan, Doddy Izwardi.

"Pemanfaatan potensi lokal akan menumbuhkan kemandirian pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri, tidak berpangku pada impor," kata Sri Rahayu.

Untuk bisa mewujudkan itu, lanjut Sri, PDI Perjuangan mendukung negara dalam mendorong ketersediaan pangan dari sumber beraneka ragam dan bergizi yang dapat diakses rakyat. Kebijakan gizi dan pangan, kata dia, diyakini mampu mengantisipasi kerawanan pangan dan mendorong warga memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di wilayahnya.

Jadi, penanganan warga kekurangan gizi dilakukan dengan preventif promotif, yaitu dengan mendorong masyarakat memanfaatkan sumber pangan dari potensi lokal yang sehat dan bergizi termasuk untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita.

"Produksi pangan monokultur terjadi tanpa mengabaikan potensi pangan lokal seperti sagu, papeda, jagung, ketela dan umbi lainnya sebagai bahan makanan dan sumber gizi, melainkan menambah pendapatan petani," tandasnya.