Megawati perjuangkan revisi aturan menteri yang percepat usia pensiun peneliti

Merdeka.com - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri memberi saran kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar membuat kajian pemetaan aparatur negara. Menurutnya, reformasi birokrasi harus secara tepat memperhitungkan mana aparatur yang harus dipangkas, mana yang harus dipertahankan dan diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan.

Hal itu disampaikan saat memberikan orasi ilmiah setelah dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Politik Pemerintahan dari IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (8/3/2018).

Mega mencontohkan, telah terbit aturan menteri yang mempercepat usia masa pensiun bagi peneliti, dari usia 65 tahun, menjadi 60 tahun. Padahal bangsa ini sangat kekurangan peneliti.

"Saat ini saya sedang memperjuangkan nasib para peneliti madya Indonesia," ungkap Mega.

Dia berpendapat, tidak ada salahnya jika aturan tersebut ditinjau kembali. Apalagi saat ini Indonesia sedang berupaya membangun Science Based Policy.

"Dari awal saya telah memberi saran kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar membuat kajian pemetaan aparatur negara," pungkasnya.

Sebelum memberikan orasi, Megawati menjalani sidang senat terbuka penganugerahan gelar kehormatan yang dipimpin langsung oleh Rektor IPDN Ermaya Suradinata. Anggota promotor lainnya yakni sejumlah guru besar IPDN Hasan Efendi, Cahya Supriatna, Elena Hasan, Aris Setianuri, Nadisa.

Sejumlah pejabat negara hadir dalam sidang terbuka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kepala BIN Budi Gunawan, Mantan Kepala BNN Budi Waseso, Ketum PPP Romahurmuziy dan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang.

Selain itu, ada juga Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Doni Monardo, Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.