Follow
Megawati pernah terbitkan Inpres untuk memberi jaminan penerima BLBI
Merdeka.com - Mantan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Chaerul Imam mengatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 silam, Presiden Megawati Soekarnoputri pernah mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) No.8 tahun 2003 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur (obligor) yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.
"Dikeluarkannya Inpres ini untuk memberikan jaminan kepastian bagi para obligor yang menerima BLBI dan telah menandatangani kontrak," kata Chaerul kepada awak media di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (1/5).
Dilanjutkannya, untuk memberikan bukti penyelesaian berupa pembebasan para obligor yang telah menyelesaikan kewajiban pemegang saham baik Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Master of Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA), Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Sahan dan Pengakuan Utang (APU).
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Kenapa BBNKB diperlukan? Proses administrasi ini sangat penting terlebih berkaitan dengan pemindahtanganan kendaraan bermotor dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru.
-
Apa saja yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? 'Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan juga kehilangan pekerjaan,'terang Zainudin.
-
Bagaimana cara warga mendapatkan BPJS PBI? Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan mendata dan memverifikasi masyarakat yang tergolong tidak mampu. Setelah proses pendataan selesai, biaya iuran BPJS Kesehatan mereka akan ditanggung oleh APBD.
-
Siapa yang berhak mendapatkan PBI BPJS? Program BPJS PBI APBD adalah sebuah inisiatif Bantuan Sosial yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan dan sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Bagaimana cara mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun peserta yang didaftarkan saat ini adalah pekerja rentan yang masuk ke dalam kategori desil 1 sampai desil 3.
"Nah bagi para obligor yang tidak menandatangani atau tidak melaksanakan perjanjian MSAA, MRNIA, APU perlu diberikan tindakan hukum yang tegas dan kongkrit," ujar Chaerul.
Inpres No 8 tahun 2003 tersebut ditujukan kepada Menko Ekuin selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri BUMN, Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua BPPN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian kewajiban pemegang saham dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibannya pada BPPN.
Untuk diketahui, beberapa bulan lalu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan kasus-kasus korupsi lama, termasuk kasus besar sekalipun. Menurutnya, selama ini penyidik KPK sudah berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus lama.
Salah satu kasus yang tetap dibidik KPK adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi sejak tahun 1998.
"Semua sudah ditingkatkan ke penyidikan dan kami sudah berusaha diselesaikan secepat mungkin," ujar Basaria di Gedung KPK, Senin (29/2).
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepala BPIP, Megawati Soekarnoputri melakukan penyerahan duplikat bendera pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mega pun meminta agar masyarakat tidak tertipu dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya
Dia menegaskan proses penyaluran dana CSR oleh BI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Megawati Soekarnoputi menekankan agar semua unsur memaknai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan tindakan gotong royong.
Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Ganjar Pranowo mengungkapkan isi arahan tertutup Megawati pada hari kedua Rakernas V PDIP. Lantas, apa isinya?
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung mengeluarkan instruksi untuk para kader banteng.
Baca Selengkapnya
Megawati menyinggung Airin Rachmi Diany harus masuk ke PDIP setelah mendapat dukungan di Pilkada Banten.
Baca Selengkapnya
"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca Selengkapnya
Mega menanyakan, apakah TNI siap mengahadapi jika ada musuh asing datang menyerang
Baca Selengkapnya
Dia mengaku selalu mengingatkan anak buahnya di PDIP untuk turun mencari orang miskin.
Baca Selengkapnya
“Saya ingin nanti model, nanti kalau pilkada itu. Tidak ada, kan harus bikin visi misi, visi misi dari partai," kata Megawati
Baca Selengkapnya
Bahlil Lahadalia mempertanyakan ucapan Ketua Umum PDI-Perjuangan yang menyebut para penguasa saat ini bertindak seperti zaman Orde Baru.
Baca Selengkapnya