Megawati sebut otonomi daerah untuk dekatkan pemerintah dan rakyat

Merdeka.com - Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menyebut tujuan diberlakukannya kebijakan politik desentralisasi (otonomi daerah) semasa dia menjabat sebagai presiden untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan rakyat kepada pemerintah. Menurutnya, kebijakan itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi sebagai upaya membangun tatanan pemerintahan yang tidak sentralistik.

Hal itu ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. "Catatan pentingnya, desentralisasi yang ditandai dengan dijalankannya sistem otonomi daerah tersebut harus tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila," kata Megawati saat memberikan orasi ilmiah setelah dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Politik Pemerintahan dari IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (8/3).

"Politik desentralisasi dalam bingkai NKRI yang berideologi Pancasila, sebenarnya telah dirintis oleh Proklamator, sekaligus Bapak Bangsa Indonesia, Bung Karno (Soekarno)," jelasnya.

Namun kebijakan itu bisa dilaksanakan suatu wilayah yang dinyatakan mampu dan memenuhi syarat. Beberapa syaratnya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai, tersedianya biaya untuk anggaran belanja. Serta organisasi eksekutif daerah dan legislatif daerah yang telah tertata.

"Kesemuanya itu harus dipersiapkan dengan matang dan didukung penuh oleh pemerintah pusat. Sehingga, ada pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah," tuturnya.