Melawan, Ahok seret DPRD ke KPK

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta sudah membulatkan tekad untuk menggunakan hak angket mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam Rapat Paripurna mengajukan hak angket yang dihadiri 92 anggota dewan, semua sepakat melayangkan hak angket pada Ahok terkait proses penyerahan APBD 2015 ke Kemendagri yang dinilai melangkahi DPRD.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang memimpin rapat langsung mengetuk palu tanda hak angket disetujui setelah mendengarkan pandangan seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta.

"Rekan-rekan anggota dewan, dalam mengambil keputusan berdasarkan Peraturan Pemerintah 2010 Pasal 16 ayat 1. Apakah usul hak angket ini dapat disetujui?" tanyanya kepada seluruh anggota legislatif yang hadir di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis 26 Februari 2015.

Dengan penuh semangat seluruh anggota dewan serentak mengatakan, "Setuju...", ucapnya serentak.

Namun siapa yang menduga ini akan membuat Ahok gerah dan membongkar adanya dugaan mark up pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Salah satu bentuk penyimpangan itu terlihat dalam proyek pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta pada 2014.

Mantan Bupati Belitung Timur ini telah mengumpulkan data mengenai dugaan mark up anggaran tersebut. Sehingga membuat orang yang bermain dalam anggaran tidak dapat mengelak dari hukum.

"Kami lagi siapin berkas semua. Cari, kumpulin data, kan tahun 2014 tidak bisa mengelak. Permainan mark up ini tidak bisa mengelak. Kami lagi kumpulin ini data," tegasnya sambil menunjukkan data penggunaan anggaran.

Bahkan, Pemprov DKI Jakarta sudah langganan mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, temuan tersebut sudah sering ditemukan dalam APBD DKI Jakarta oleh Inspektorat Kemendagri.

"Ada temuan Kemendagri juga pada anggaran 2014 ada beberapa triliun dana yang tidak pernah dibahas, tiba-tiba muncul. Diperingati dari Inspektorat Kemendagri. Sudah sering Jakarta kayak begitu makanya kami minta pakai e-budgeting," ungkapnya.

Mantan politisi Gerindra ini menambahkan, setelah mengetahui adanya kecurangan besar-besaran ini, maka dirinya dan Joko Widodo akan menerapkan sistem e-budgeting. Tetapi langkah ini tidak mendapatkan persetujuan dari legislatif.

"Nah 2014 saya mau pakai e-budgeting ditolakkan akhirnya jalan, tapi apa yang terjadi? Begitu selesai saya masukin itu data, ada Rp 335 miliar ada 55 kegiatan di SMK dan SMU beli UPS seharga Rp 6 miliar," terangnya dengan nada tinggi.

Untuk itu, mantan Anggota DPR RI ini akan mengambil tindakan tegas dengan melaporkan kasus ini kepada penegak hukum. "Iya dong pasti saya lapor untuk kejahatan pasti kami lapor. Kami lagi siapin," ungkapnya.

Bagaimana sebetulnya kasus ini? (mdk/rnd)