Melawan Hoaks saat Pandemi Melalui Pemahaman Literasi Digital
Merdeka.com - Masa pandemi ternyata tidak membuat hoaks berhenti. Masih ada saja beredar hoaks berbagai hal termasuk hoaks soal pandemi, penanganan COVID-19, mitos-mitos kesehatan dan yang paling hangat soal vaksinasi. Faktanya, banyak orang yang juga langsung percaya dan bahkan ikut membagikan berbagai hal yang sebenarnya salah dan tidak jelas sumbernya.
Donny Budi Utoyo, Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan, apabila diambil rata-ratanya ada 4-5 hoaks baru terkait COVID-19 beredar setiap hari dari Februari 2021 sampai sekarang. “Hoaks yang terkait vaksinasi sekarang ada 150. Itu terhitung sejak Oktober 2020, sebarannya jauh lebih dahsyat lagi, tersebar pada 900 titik,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema “Hoaks Dilawan, Jangan Biarkan” yang diselenggarakan KPCPEN, dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Selasa (30/3).
Hal itu dibenarkan Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). “Hoaks memang dikemas dengan memikat melalui judul-judul yang sensasional. Masalahnya isu COVID-19 ini diikuti semua kalangan, berbeda dengan isu politik dan pemilu 2019, tidak semua masyarakat mengikutinya,” terangnya.
-
Mengapa isu hoaks kesehatan banyak ditemukan? Berdasarkan kategori, sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan sektor kesehatan. Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan. Isu yang berkaitan dengan penyebaran Covid-19 masih mendominasi dalam kategori ini. Selain itu ada banyak informasi yang menyesatkan berkaitan dengan obat-obatan dan produk kesehatan.
-
Apa isi konten yang viral? Terdapat banyak sekali naskah drama yang cocok untuk ditampilkan untuk menghibur penonton, salah satunya adalah naskah drama lucu.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Kenapa informasi ini hoax? Penelusuran Setelah dilakukan penelusuran, klaim Gibran Rakabuming Raka ditangkap polisi karena narkoba adalah tidak benar alias hoaks. Pada tanggal 28 Agustus 2024, Gibran terlihat mendampingi pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maemoen mendaftar ke KPU Jawa Tengah, Rabu (28/8). Kemudian tidak juga ditemukan berita dari media nasional yang memberitakan soal penangkapan Gibran karena pakai narkoba.
Donny menyebutkan permasalahan hoaks ini tidak bisa diatasi satu pihak. “Penanganan hoaks harus komprehensif dari hulu ke hilir. Dalam konteks informasi ada istilah literasi digital, ini yang perlu didorong. Sementara pasal-pasal itu ada di bagian bawah (hilir), itu pun upaya terakhir jika memang di hulu kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang perlu diutamakan adalah kerja-kerja kolaboratif para pemangku kepentingan,” terangnya.
Menurut keterangan lanjutan Donny, Kemkominfo sedang menjalankan program literasi digital salah satunya melalui program Siberkreasi. “Sepanjang 2021 kita menargetkan 12,5 juta orang untuk mendapatkan pemahaman literasi digital, salah satunya melawan hoaks,” tuturnya.
Septiaji juga menjelaskan bahwa proses ini perlu waktu untuk membangun pemahaman masyarakat yang kuat, “Literasi digital ini memang proses yang panjang, hasil dari literasi digital mungkin bisa dirasakan 5 – 10 tahun ke depan,” terangnya.
Donny, menekankan strategi komunikasi untuk mencegah hoaks di kalangan masyarakat harus didukung semua kalangan, “Memang betul pemerintah harus turun tangan, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus turut membantu. Tapi kita semua yang punya gadget adalah prajurit-prajurit perang untuk melawan hoaks. Sehingga daripada kita mengutuk gelap lebih baik kita menyalakan lilin. Maksudnya kalau kita ragu itu hoaks, jangan kita sebarkan,” tutupnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaPeningkatan akses informasi lebih mudah, memilih sumber informasi yang kredibel, hingga menganalisis data dari berbagai sudut pandang dirasa sangat penting.
Baca SelengkapnyaHoaks masih menjadi ancaman nyata jelang pemilu. Masyarakat pun masih banyak yang "terjangkit" hoaks.
Baca SelengkapnyaHoaks dapat memecah belah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, dia mengakui bahwa temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaDisinformasi yang bersumber dari platform media sosial merembes ke forum-forum personal seperti whatsapp group.
Baca SelengkapnyaPengumpulan data primer dengan pendekatan analisis wacana melalui analisis data kuantitatif media monitoring Humas BKPK dan NoLimit.
Baca SelengkapnyaMengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks
Baca SelengkapnyaDengan mengikuti tips ini, diharapkan masyarakat akan semakin waspada terhadap konten hoaks di media sosial yang berpotensi menyesatkan jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSeptiaji mengatakan acara ini mengumpulkan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, pakar, rekan media, hingga masyarakat sipil guna mencari solusi
Baca SelengkapnyaCekFakta merupakan kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO).
Baca Selengkapnya