Melawan petugas, pelaku curanmor antar provinsi ditembak

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Seorang sindikat pencurian sepeda motor (curanmor) antar provinsi berinisial YH (24) terpaksa harus dilumpuhkan saat ditangkap. Tersangka YH sempat membuat perlawanan saat hendak diringkus Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Tamiang.

Selain YH, polisi juga berhasil mengamankan 3 rekannya. Bahkan dari 3 rekan YH ditangkap masih di bawah umur berinisial IS (17) tahun. Bersama mereka, petugas berhasil menyita enam unit sepeda motor hasil curian mereka sepanjang 2016 ini.

Wakapolres Aceh Tamiang, Kompol Wahyudi Sabhara mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal ditangkapnya tersangka MWS di Desa Air Tenang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Selasa (30/8) malam. Tersangka MWS sebenarnya warga Dusun Gapok Atas, Desa Bukit Emas, Besitang, Sumatera Utara (Sumut), Medan.

Orang lain juga bertanya?

"Dari tangan pelaku berhasil disita satu unit sepeda motor yang dicuri," kata Kompol Wahyudi Sabhara, Selasa (6/9).

Setelah dilakukan pengembangan, pada 3 Agustus 2016 petugas kembali meringkus 3 tersangka lainnya, termasuk satu tersangka masih di bawah umur. Ketiga tersangka itu ikut bersama-sama mencuri dengan tersangka MWS.

"Mereka ditangkap di lokasi berbeda. Yang ditangkap pertama tersangka RSS kemudian menyusul YH dan IS. Semua pelaku sudah kita amankan sebanyak empat orang tersangka, dan kuat dugaan mereka jaringan curanmor antar provinsi," ungkapnya.

Lanjutnya, modus operandi dari komplotan curanmor ini dengan cara mencari kerabatnya di Aceh Tamiang. Tujuan mereka untuk melakukan pemetaan lokasi yang dijadikan sasaran mencuri.

"Dari pengakuan keempat tersangka, sepanjang 2016 ini baru enam unit berhasil dicuri. Harga jual berkisar Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per unit kepada penadah," sebutnya.

Pelaku dijerat Pasal 363 Ayat (1) Jo Pasal 362 KUHPidana dengan ancaman hukuman tujuh tahun kurungan penjara. Sedangkan khusus untuk tersangka IS karena masih di bawah umur, akan diberlakukan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

(mdk/gil)