Membandingkan unit kerja Pancasila ala Jokowi dan BP7 era Soeharto

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP), agar Pancasila tidak hanya sebagai slogan. Pembentukan ini dianggap seperti era Presiden ke-2 Soeharto, dengan membuat Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Jokowi berharap adanya unit ini, Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan di dalam kehidupan sehari-hari. "Pancasila juga harus menjadi ideologi yang bekerja yang terlembagakan dalam sistem dalam kebijakan baik di bidang ekonomi politik maupun sosial budaya. Saya yakin hanya dengan itu kita memiliki pondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa," kata Jokowi.

Pembentukan ini telah digodok selama tiga bulan terakhir. Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan sebagai penggagas dibantu oleh akademisi Yudi Latif dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Pendiri Maarif Institute, Buya Syafi' Ma'arif dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Luhut mengatakan, unit kerja tersebut diusulkan mempunyai kedudukan setara Menteri Negara. "Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan Menteri Negara. Itu kira-kira sementara yang kita usulkan," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, UKPPIP memiliki tugas membantu Jokowi dalam mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Ini termasuk pembinaan mental penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Bahkan nantinya unit ini bakal setara dengan menteri negara.

Sedangkan BP7 para era Soeharto juga dibentuk sebagai lembaga tinggi negara. Kala itu BP7 dipimpin Sarwo Edhi Wibowo. Lembaga ini bertugas menjaga ideologi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun, BP7 dibubarkan pada tahun 1998 melalui sirat TAP MPR No XVIII/MPR/1998.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo mengakui bahwa program unit kerja Pancasila mirip dengan BP7 era Soeharto. Roy menyarankan agar ini ditugaskan kepada Menko PMK Puan Maharani dengan diselaraskan dengan program revolusi mental kerap digaungkan Jokowi.

"Soal UKP sebenarnya mutlak domain Pemerintah karena ini seperti BP7 zaman Pak Harto silam," ungkap Roy.

Kendati demikian, mantan Menpora ini memahami urgensi dibentuknya unit kerja pemantapan pancasila tersebut. Dicontohkannya, kian maraknya pelbagai simbol komunis serta serbuan tenaga kerja asing (TKA) bukan tidak mungkin menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai unit pemantapan Pancasila tidak perlu dibentuk. Sebab, untuk mengawal pelaksanaan Pancasila bisa dilakukan kesbangpol di Kementerian Dalam Negeri.

"Apa masih perlu buat organisasi baru unit di pemerintahan yang sudah sudah gendut organisasinya. Unit pemantapan pancasila untuk mengawal implementasi pancasila kan bisa dilakukan oleh kesbangpol di Departemen Dalam Negeri enggak perlu tuh buat unit pemantapan pancasila," kata Arief kepada merdeka.com.

Arief menyadari banyak nilai terkandung dalam pancasila mulai terkikis sehingga rasa persatuan bangsa mulai berkurang. "Penyebabnya Joko Widodo sendiri yang enggak pede dalam mengambil tindakan tindakan yang berbasis pada trisakti dan nawacita," tegasnya.

Dicontohkannya, paket ekonomi Jokowi dinilai pro liberal dengan membuka lebar pintu bagi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Termasuk juga kebijakan bebas visa bagi warga negara asing.

"Dengan memperbolehkan menggunakan tenaga kerja asing untuk pekerjaan unskill hingga pekerjaan yang butuh skill," ungkapnya.

Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati menyarankan, sebaiknya pemerintah menghidupkan kembali program dan pelajaran tentang pemahaman pancasila seperti Pendidikan Moral Pancasila, (PMP) atau Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) di tiap sekolah.

"Kalau menurut saya tanpa ada institusi tersendiri dioptimalkan melalui sekolah-sekolah itu seperti kita dulu. Ada pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ada juga pelajaran PSPB, Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa itu saja dihidupkan kembali," jelas Reni.

Reni beranggapan PMP dan PSPB memang diterapkan saat zaman Orde Baru. Namun, dia menilai program pendidikan tersebut cukup baik sehingga tidak ada salahnya untuk dihidupkan kembali ketimbang membentuk unit kerja yang belum tentu efektif.

"Kenapa harus tabu dengan hal-hal masa lalu kemudian bagus? Itu saja. Pola lama kalau baik kenapa tidak dihidupkan lagi. Artinya begini pola PMP memang dari orba tapi kalau baik kenapa harus dinafikan. Daripada membuat sesuatu yang belum tentu efektif kan," terangnya.